ZIYAP Janjikan Bantuan Ratusan Miliar Rupiah/Tahun Bagi Kabupaten/Kota

Kampanye Pilgub Kaltara 2020
Cagub Kaltara nom or urut 3, Drs H Zainal A Paliwang, SH, M.Hum bersama istri saat kampanye di Kabupaten Nunukan

POS-KALTARA.CO.ID – Pasangan Cagub-Cawagub Kaltara nomor urut 3, Drs Drs H Zainal A Paliwang, SH, M.Hum-Dr Yansen Tipa Padan, M.Si bertagline ZIYAP berupaya menggelontorkan anggaran dalam bentuk bantuan keuangan (bankeu) hingga ratusan miliar rupiah setiap tahun.

Bankeu ini diharapkan meringankan beban Bupati dan Walikota dalam membangun daerahnya masing-masing. Pernyataan ini sering disampaikan Zainal A Paliwang di hadapan warga Kabupaten Nunukan saat berkampanye di daerah itu.

Bahwa, kondisi keuangan kabupaten/kota akhir-akhir ini yang sangat terbatas maka kesulitan membangun daerahnya.

Untuk itu, Zainal mengatakan, Pemprov harus memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing.

Baca Juga:  Dua Anggota DPR RI Partai Pengusung Akan Turun Gunung Menangkan ZIYAP

Upaya semacam ini yang tidak dilakukan Pemprov Kaltara sebelumnya sehingga Pemkab/Pemkot kesulitan membangun daerahnya.

Mantan Wakapolda Kaltara ini menyatakan, seharusnya Gubernur-Wakil Gubernur berpikir positif terhadap seluruh pemerintah kabupaten/kota agar membangun daerahnya. Ia katakan, Gubernur-Wakil Gubernur itu adalah perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dimana anggaran provinsi harus digelontorkan kepada Bupati/Walikota.

Menurut dia, Gubernur-Wakil Gubernur itu tidak memiliki wilayah tetapi pemiliknya adalah Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota.

“Yang punya wilayah itu adalah kabupaten/kota. Kalau GUbernur-Wakil Gubernur hanya perpanjangan tangan dari pusat saja,” ungkap Zainal yang diaplaus oleh warga yang hadir.

Baca Juga:  Menuju Desa Mandiri, Desa Binusan Ikut Lomba Binter Tingkat Nasional

Kewenangan mengatur pembangunan di kabupaten/kota adalah Bupati dan Walikota bukan Gubernur atau Wakil Gubernur, sedangkan Pemprov Kaltara hanya memberikan anggaran semata.

“Jadi bukan Gubernur atau Wakil Gubernur yang mengatur pembangunan di kabupaten/kota tetapi kewenangan Bupati dan Walikota selaku pemilik wilayah yang membangun daerahnya,” tegas Zainal yang segara pensiun dari kepolisian dalam waktu dekat ini.

Upaya ini, Zainal-Yansen sangat yakin pembangunan di kabupaten/kota di Kaltara akan merata. “Bagaimana bupati dan walikota bisa membangun daerahnya kalau Gubernur atau Wakil Gubernur tidak mau membantu anggaran?,” ucap Zainal.

Baca Juga:  Bupati Nunukan Perpanjang PPKM Level 4 hingga 9 Agustus Mendatang

Bahkan Kabupaten Nunukan sendiri dijanjikan memberikan anggaran sebesar Rp200 miliar setiap tahun karena kondisi wilayahnya yang terdiri dari pulau-pulau dan pelosok atau pedalaman dengan jangkauan yang sulit dilintasi melalui jalur darat. (adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here