Wagub Yansen: Program Pemerintahan Sebelumnya Perlu Dibenahi

Pembenahan Program Pemerintahan Sebelumnya
Wagub Kaltara Dr Yansen TP, M.Si berkampanye di Tanjung Selor, Bulungan

Pos-Kaltara.co.id – Sudah sepekan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara H Zainal Arifin Paliwang dan Yansen Tipa Padan menjalankan tugas, sejak dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada 15 Februari 2021.

Wakil Gubernur Kaltara menilai banyak program kerja Pemprov Kaltara sebelumnya yang perlu dibenahi dan disesuaikan dengan visi misi kepala daerah sekarang, jelas Yansen pada Senin (22/2).

Menurut dia, meskipun melanjutkan pemerintahan tetapi semangatnya yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya.

Untuk itu Yansen TP menginginkan dilakukan penyesuaian dengan visi misi kepala daerah saat ini, lalu mempresentasikannya untuk dilaksanakan di tahun-tahun mendatang.

Sebagai mantan Bupati Malinau dua periode yang paham tata pemerintahan, Yansen TP memahami apa yang harus dilakukan. Salah satu upaya adalah dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menyeusaikan visi kepala daerah.

Baca Juga:  Sambut Kunker ke Dua Panglima TNI dan Kapolri, Gubernur Sampaikan Update Covid-19 di Kaltara

“Oleh sebab itu visi ini harus dirumuskan dengan baik dalam RPJMD. Transisi kami sudah bentuk, dan kita harus segera melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap beberapa kegiatan yang tidak connect kepada visi kami,” ujar Wagub Yansen TP.

RPJMD ini nantinya, menurut Wagub Yansen TP, akan menjadi landasan dalam menyusun Rancana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Wagub menegaskan, apapun alasannya, kegiatan harus tetap dihentikan jika tidak sesuai dengan visi. Karena kepala daerah tidak akan mempertanggungjawabkan jika tidak sesuai dengan visi kepala daerah saat ini.

Wagub juga menegaskan, kegiatan harus betul-betul berdampak pada rakyat. Jangan dipaksa, karena itu berkaitan dengan dana dan waktu.

Baca Juga:  Zainal-Yansen Akan Genjot Peningkatan SDM Pelaku UMKM

“Kemanfaatan yang tidak berpihak rakyat kita harus hentikan, harus diorientasikan kepada hal yang berdampak kepada masyarakat, karena kita inikan pemerintahan yang membangun masyarakat,” tegasnya lagi.

Wagub Yansen TP menilai, pemerintahan sebelumnya kurang pro aktif kepada rakyat. Lebih banyak sirkulasi kebijakan untuk kepentingan yang sebenarnya sangat ceremonial, sangat rutin dan normatif.

Dengan penilaian itu, wagub menilai pemerintahan saat ini harus berhitung kegiatan-kegiatan yang berdampak kepada rakyat. Jika provinsi bekerja maksimal, wagub yakin data kabupaten dan kota pasti akan maksimal, karena kabupaten kota itu sudah rata-rata meraih Wajar Tanpa Pengecuaian (WTP) yang artinya penyelenggaraan pemerintahan sudah sangat baik, tinggal ditopang oleh provinsi.

“Oleh sebab itu, ini sangat penting, pemerintahan yang ada ini harus segera dibina, dibenahi, baik menyangkut mental, integritas mereka, orientasi dan kecakapan dalam bekerja. Sehingga pemerintahan itu betul-betul operasional untuk rakyat, pemerintahan yang bekerja untuk rakyat atau pemerintahan pro rakyat,” tuturnya,

Baca Juga:  BI Silaturrahmi Gubernur Kaltara, Ungkap Langkah Pertumbuhan Ekonomi

Wagub Yansen TP juga menyinggung tata hubungan antara pemerintahan antara Pemprov Kaltara dengan pemerintah kabupaten dan kota.

“Padahal yang dimaksudkan dengan pemerintah provinsi itu adalah sebuah sistem pemerintahan yang mewadahi kabupaten kota sebagai sub sistem. Kenapa demikian, karena operaisoalisasi pemerintahan itu tidak bisa tidak, harus menggerakkan pemerintahan kabupaten kota untuk operasional menangani rakyat, karena rakyat itu ada di kabupaten kota,” ungkapnya. (@)

Sumber: Media Relasi Ziyap

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here