TWK KPK Konstitusional, DPP LPPI: Apresiasi Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi

PK Online,Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) menyambut baik hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan Nomor 34/PUU-XIX/2021 tentang Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) peralihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) akhirnya kini terang benderang.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sah dan konstitusional serta dalam pelaksanaan TWK tidak ada pelanggaran hukum seperti apa yang disebut-sebut oleh pegawai yang tidak lolos TWK.

“Kami menilai putusan Mahkamah Konsitusi (MK) sudah tepat dan akan menjadi acuan publik bahwa KPK telah melaksanakan proses alih status pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Oleh dari itu, stop dan hentikan opini miring kepada KPK,” ungkap Ketua Umum DPP LPPI Dedi Siregar, Kamis (02/09).

Hasil putusan MK, kata Dedi, sudah sangat jelas tidak ada pelanggaran hukum di dalamnya untuk itu sebagai warga negara yang baik agar menghormati dan patuh pada hasil keputusan hukum yang berlaku.

Sebagai catatan, tambah Dedi, Indonesia menganut pemisahan kekuasaan agar lembaga pelaksanaan tugas kenegaraan saling menghormati hal-hal putusannya. Karenanya, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia menyampaikan kepada kelembagaan agar dapat memahami dan memakai rem yang tegas untuk tidak masuk ke wilayah yang bukan yurisdiksi kewenangannya,

“Atas dasar itulah maka kami kibarkan sepanduk bertempat di depan Tugu Proklamasi sebagai bentuk dukungan pada hasil putusan MK yang menghasilkan konstitusional dan dalam pelaksanaan TWK tidak ada pelanggaran hukum,” imbuhnya.

Terkait alih status pegawai KPK, Dedi mempertegas bahwa dijalankanya UU KPK UU Nomor 19 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaa TWK KPK sudah sangat transparan oleh KPK.

DPP LPPI juga mendukung KPK dan menyampaikan jika ada kelompok-kelompok yang menolak hasil putusan MK untuk tidak gentar dengan intervensi manapun karena keputusan MK dinyatakan sah dan konstitusional.

Seperti diketahui, MK memutuskan TWK bagi pegawai KPK sah dan konstitusional. Putusan ini diketok setelah KPK Watch Indonesia mengajukan judicial review UU KPK dan meminta MK menyatakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) inkonstitusional.

“Pokok permohonan tidak berdasar menurut hukum. Amar putusan, mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan di channel YouTube MK, Selasa (31/08) lalu.

MK memutuskan Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU KPK tidak bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional). Menurut MK, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 tidak dimaksudkan untuk menjamin seseorang yang telah menduduki jabatan apapun tidak dapat diberhentikan dengan alasan untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum.

“Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum yang adil serta adanya perlakuan yang sama dalam arti setiap pegawai yang mengalami alih status mempunyai kesempatan yang sama menjadi ASN dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,” ujar Hakim Konstitusi Deniel Foekh saat membacakan membacakan putusan.

“Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU KPK bukan hanya berlaku bagi pemohon, in casu pegawai KPK yang tidak lolos TWK, melainkan juga untuk seluruh pegawai KPK,” imbuh Daniel.

Dalam putusan itu, empat Hakim Konstitusi sepakat dengan amar putusan tetapi mengajukan alasan yang berbeda (concuring opinion). Mereka adalah Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.


Sumber: Dedi Siregar/Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI).

Baca Juga:  Ingin stabilkan harga, BI dorong beras adan Krayan Nunukan dikelola lembaga ekonomi resmi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here