Sidang Sengketa Pilkada Nunukan di MK
Proses pemungutan suara Pilkada Nunukan pada salah satu TPS di Kelurahan Nunukan Timur pada 9 Desember 2020

Pos-Kaltara.co.id – Sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Bupati Nunukan di Mahkamah Konstitusi (MK) kembali melalui persidangan panel II yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh digelar pada Jumat, 5 Februari 2021 pukul 13.30 WIB.

Agenda persidangan adalah mendengarkan jawaban KPU Nunukan selaku termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu dan pengesahan alat bukti.

Permohonan PHP Bupati Nunukan, perkara Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Danni Iskandar dan Muhammad Nasir.

Persidangan pendahuluan pada Kamis, 28 Januari 2021, kuasa hukum paslon nomor urut 2 Danni Iskandar dan Muhammad Nasir menjelaskan perihal objek sengketa yaitu selisih hasil perolehan suara adalah 2.660 suara.

Kemudian, menolak hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan Nomor 797/PL.02.6-Kpt/6503/Kpu-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020.

Baca Juga:  3 Jenis SIM C Mulai Berlaku Agustus 2021

Termohon menetapkan paslon momor urut 1 Asmin Laura Hafid dan Hanafiah sebagai peraih suara terbanyak yakni 48.019 suara.

Tak hanya itu, Pemohon juga mendalilkan bupati incumbent diduga telah melakukan kecurangan “money politic” melalui pemberian tunjangan tambahan penghasilan (TTP) kepada pegawai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan.

Begitu pula pemberian TTP kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintahan daerah Kabupaten Nunukan, dan ribuan guru SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan.

Dikutip dari laman resmi MK pada Sabtu, 6 Februari 2021, KPU Nunukan melalui kuasa hukumnya menanggapi permohonan Pemohon bahwa dugaan pelanggaran administratif yang didalilkan Pemohon seharusnya diselesaikan oleh Bawaslu Nunukan dan bukan merupakan kewenangan MK untuk memutus serta mengadilinya.

Baca Juga:  Kuasa Hukum Ibrahim-Hendrik Laporkan 6 ASN

KPU Nunukan juga menyebutkan permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas suara dalam pengajuan PHP ke MK sehingga dinilai bersifat “obscuur libel” atau kabur karena rumusan antara posita dan petitum yang dirumuskan oleh Pemohon.

Hal yang sama disampaikan Bawaslu Nunukan dalam keterangannya kepada hakim panel II bahwa terkait dugaan “money politic” tersebut sudah mendapatkan surat pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara terkait pelanggaran tindak pidana pemilihan yaitu penggunaan money politic oleh calon petahana (Asmin Laura Hafid) untuk kepentingan politik yang dibayarkan pada tanggal 5, 7, dan 8 Desember 2020 atau menjelang hari pencoblosan.

Bawaslu Nunukan telah melakukan registrasi terhadap pelanggaran tersebut pada 23 Desember 2020 dan melakukan rapat perdana terkait pelaporan dan menghasilkan keputusan melanjutkan ke tahap klarifikasi terhadap pelapor, pihak terkait dan ahli.

Baca Juga:  Alhamdulillah, 3.640 Vaksin COVID-19 Tiba di Nunukan

Sesuai hasil proses klarifikasi diperoleh kesimpulan bahwa pelaporan tidak mengandung unsur pelanggaran yang diduga oleh Pemohon sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau dengan kata lain pelaporan telah dihentikan dan status pelaporan sudah diinformasikan kepada Pelapor pada 28 Desember 2020.

Pihak terkait pada perkara PHP Kabupaten Nunukan 2020 dalam keterangannya menyatakan penetapan perhitungan suara yang diputuskan oleh KPU Nunukan adalah benar. Kemudian pihak terkait membantah dalil Pemohon soal pemberian tunjangan.

Menurut pihak terkait, pemberian tunjangan kepada ASN merupakan pelaksanaan dari amanat aturan yang berlaku dan bukan tindakan “money politic”. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here