Kadis Kesehatan Nunukan, dr Meinstar Tololiu

POS KALTARA.co.id – Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mewacanakan menjadikan Rumah Sakit Pratama Sebatik sebagai tempat rujukan dan “promotif preventif” kesehatan di daerah itu.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Nunukan, dr Meinstar Tololiu pada rapat dengan pendapat (RDP) di DPRD Nunukan pada Kamis, 18 Juni 2020.

Ia mengungkapkan ini setelah anggota legislatif setempat mempertanyakan efisiensi dan efektivitas pelayanan di rumah sakit yang mana peralatan medis yang dimiliki belum sesuai standar kesehatan yang diharapkan.

Namun RS yang terletak di Desa Tanjung Karang Kecamatan Sebatik tersebut, kata Tololiu, pengadaan alat medisnya telah sesuai standar tetapi memang ketersediaan tim medis yang masih kurang.

RS Pratama Sebatik ini baru memiliki empat tenaga dokter, semuanya spesifikasi umum atau belum ada dokter spesial.

Baca Juga:  Bunda Paud Nunukan: Kehadiran Orang Tua Sangat Penting Bagi Anak

Hanya saja, kata Tololiu, dalam waktu dekat ini Pemkab Nunukan akan menempatkan satu dokter gigi di rumah sakit tersebut.

Walaupun memang, alat medis sesuai dengan taraf rumah sakit belum lengkap sebagaimana yang diharapkan. Sebab, tenaga medis pun yang bertugas di RS Pratama Sebatik ini belum lengkap.

Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Nunukan berjanji akan membenahi secara bertahap terkait dengan peralatan medis maupun tenaga perawat.

RS Pratama Sebatik yang baru dioperasikan sejak setahun terakhir dinilainya bakal dijadikan tempat rujukan di Pulau Sebatik sekaligus fasilitas untuk program “promotif preventif”.

Baca Juga:  Masyarakat Sebatik Dukung Zainal-Yansen Demi Perubahan Pembangunan

Kementerian Kesehatan RI pada rapat kerja kesehatan nasional (Rakerkesnas) yang diselenggarakan pada 17-21 Pebruari 2020 telah menekankan pentingnya upaya “promotif preventif” yang sudah diwacanakan sejak Era JKN pada 2014.

Tetapi terkesan seperti terpinggirkan dan disayangkan tidak menjadi prioritas dalam pelaksanaannya.

Program “promotif preventif” ini sebenarnya bukan barang baru di dunia kesehatan Indonesia. Terminologinya telah banyak ditekankan dalam undang-undang dan regulasi kesehatan.

Misalnya dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maupun UU Nomoer 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Semuanya menegaskan tentang promotif preventif yang harus dilakukan dengan terencana.

Kemudian dalam regulasi layanan primer yang dilaksanakan puskesmas menempatkan promotif preventif menjadi prioritas utama. Seperti dalam Permenkes 45 tahun 2014 maupun Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas.

Baca Juga:  Tahap Verifikasi Berkas, 4 Desa Belum Memenuhi Ketentuan Pilkades

Namun, kita semua telah melupakan dan lalai tentang fitrah puskesmas yang harus dijalankan.

Membludaknya pasien yang berkunjung ke puskesmas dan rumah sakit menunjukkan kegagalan puskesmas dan masyarakat melaksanakan misi sebagai “gate keeper promotif preventif”.

Akses kunjungan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan menjadi kinerja yang dipandang berhasil. Padahal persepsi dari indikator ini, salah. Pelaksanaan promotif preventif akhirnya direncanakan tidak matang atau dilaksanakan ringan di sela-sela beban kerja kuratif rehabilitatif yang terus meningkat. (ir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here