Realisasi Program Pemerintahan Laura-Faridil Sektor Pendidikan dan Kesehatan (2)

Realisasi Pemerintahan ADIL
Foto: Doc

POS KALTARA.CO.ID – Meskipun APBD tergolong defisit sepanjang pemerintahan Hj Asmin Laura Hafid-H Faridil Murad (ADIL) namun tetap menjalankan “mandatory spending” sesuai aturan perundang-undangan kepada pemeirntah daerah dengan belanja infrastruktur (fisik) sebesar 25 persen dari total dana transfer umum (DTU).

Sepanjang 2017-2019, pemerintahan ADIL membangun ratusan prasarana di bidang pendidikan di dalamnya termasuk, ruang kelas baru (RKB), rumah dinas guru di daerah terpencil, MCK, lapangan olahraga, laboratorium, rehabilitasi RKB, pengadaan meubiler, pembangunan pagar dan lain-lainnya.

Ditambah sektor kesehatan seperti pengadaan ambulance udara bagi warga yang berdomisili di wilayah terpencil, pembangunan puskesmas, pengadaan alat kesehatan, obat-obatan dan sarana lainnya.

Baca Juga:  Pemkab Nunukan Gelar Rakor Menindaklanjuti Inmendagri No 25 Tahun 2021

Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid mengakui dibandingkan pemerintahan sebelumnya, jumlah pembangunan fisik selama pemerintahannya sangat kurang karena keterbatasan anggaran. Pada pemeirntahan sebelumnya APBD bisa mencapai Rp2,3 triliun-Rp2,6 triliun, maka pemerintahannya hanya pada kisaran Rp1,3 triliun.

Realisasi Pemerintahan ADIL
Foto: Doc

Oleh karena itu, wajar jika pembangunan pada seluruh OPD sangat terbatas. Sementara tidak bisa mengalihkan anggaran dari kegiatan lain karena Pemerintah Pusat telah mematoknya dalam persentase yang disebut dalam “mandatory spending,” atau wajib dijalankan agar tidak mendapatkan sanksi (pengurangan anggaran dari pusat).

Khusus di bidang pendidikan, pada tahun anggaran 2017 pemerintahan ADIL membangun 28 prasarana. Pada 2018 sebanyak 21 prasarana dan 2019 sebanyak 53 prasarana. Kemudian penyaluran bantuan bea siswa kepada siswa maupun mahasiswa yang kurang mampu dan memiliki prestasi.

Baca Juga:  Percepatan Pemulihan Ekonomi, Pemkab Nunukan Serahkan Bantuan Kepada 250 Pelaku UMKM

Untuk sektor kesehatan, selain pembangunan puskesmas baru dan pengadaan alat kesehatan juga ada pembangunan ruang perawatan sebagai tambahan serta rehabilitasi.

Keterbatasan angaran ini, kata Laura sapaan Bupati Nunukan ini, tidak serta merta meniadakan pembangunan pada sektor lain yang memang mendapatkan porsi anggaran cukup besar di bandingkan bidang lainnya sesuai instruksi Pemerintah Pusat.

Pengadaan ambulance udara ini menjadi program baru yang kini telah dinikmati oleh masyarakat pada lima kecamatan di Krayan. Menurut Bupati Nunukan, sebelumnya masyarakat di perbatasan Sarawak, Malaysia itu kesulitan mendapatkan layanan kesehatan maksimal ketika sakit karena sulitnya jalur transportasi menuju puskesmas atau pada saat dirujuk ke rumah sakit.

Baca Juga:  Ingin stabilkan harga, BI dorong beras adan Krayan Nunukan dikelola lembaga ekonomi resmi

Seiring dengan adanya ambulans udara tersebut, maka masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan pada bidang kesehatan. (iz)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here