Pemkab Nunukan usulkan 525 formasi Guru PPPK
BUpati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid

POS KALTARA.CO.ID – Rapat bersama yang digelar Pemprov Kaltara dengan Bupati/Walikota serta instansi terkait lainnya tentang pencegahan penyebaran virus corona, Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid mengusulkan karantina wilayah terbatas.

Usulan ini diungkapkan dalam sesi tanya jawab dengan alasan adanya desakan dari masyarakat di Kabupaten Nunukan agar diberlakukan karantina wilayah secara terbatas untuk menghindari penyebaran COVID -19.

Desakan itu muncul, menurut Laura,  menyikapi sudah ditemukannya dua orang  pasien yang dinyatakan positif terinfeksi covid – 19 di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan.

Baca Juga:  Kadinas Pertanian Akan Usut Tuntas Isu Terkait PSR

“Masyarakat di Kabupaten Nunukan berharap agar segera diberlakukan karantina wilayah secara terbatas, sehingga virus COVID-19 ini tidak sampai menyebar ke daerah-daerah yang lain,” kata Laura.

Pada kesempatan itu juga, Laura melaporkan kondisi berbagai fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan, serta berbagai hal yang sudah dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid- 19 Kabupaten Nunukan dalam menangani ODP, PDP, maupun jika sampai ditemukan ada pasien yang positif terinfeksi virus tersebut.

Atas berbagai masukan dari para kepala daerah tersebut, Gubernur Irianto Lambrie akhirnya mengambil beberapa kesimpulan, antara lain memerintahkan kepada bupati/walikota untuk segera merevisi Surat Keputusan Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid – 19 sesuai dengan Surat Edaran Mendagri, dimana kepala daerah harus mengambil tanggung jawab penuh sebagai ketua gugus tugas.

Selanjutnya terkait dengan usulan karantina wilayah baik terbatas ataupun menyeluruh, menurut Irianto Lambrie, hal itu  tidak akan dilakukan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Jika terpaksa ada daerah yang akan melakukanya, maka sebelumnya harus melalui mekanisme dan aturan yang ada.

Baca Juga:  Memanfaatkan Peluang, Gadis Difabel Ini Tunjukkan Kreativitas

Untuk menampung inisiatif dan partisipasi dari masyarakat, Pemerintah daerah diminta memfasilitas pembentukan posko relawan penanganan covid – 19 di daerahnya masing – masing.  Sedangkan  terkait dengan anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan covid – 19, gubernur menyatakan bahwa semua pergeseran anggaran harus dilaporkan kepada gubernur.

Sumber: Humas Pemkab Nunukan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here