PT BHP Nakal, Masyarakat Adat Kelompok Patal Sampaikan 4 Tuntutan

Komunitas Patal
Masyarakat Adat Kelompok Desa Patal Saat RDP Dengan DPRD Nunukan Di Ruang Ambalat I Lantai I Gedung DPRD, Kamis (24/06). Foto: Poskaltara

PK OnlineMasyarakat adat kelompok Desa Patal dari enam desa di kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) sebut Perseroan Terbatas Bulungan Hijau Perkasa (PT BHP) nakal.

Hal ini disampaikan Kepala Desa Lintong, Kecamatan Lumbis Darsono saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan anggota dewan di Ruang Ambalat I Gedung DPRD Kabupaten Nunukan pada Kamis (24/06).

Tergabung dalam komunitas tersebut antara lain Desa Lintong, Patal 1, Patal 2, Buluwang, Podong dan Taluan. Meski tidak dihadiri olek pihak BHP, Darsono mewakili aliansi masyarakat adat tetap menyampaikan beberapa tuntutannya.

Pada kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa PT BHP adalah perusahaan yang nakal. Hal ini disinyalir karena banyaknya pelanggaran yang Darsono dan rombongannya temukan.

Baca Juga:  Buka Perkemahan Pelangi, Bupati Nunukan Berbagi Pengalaman Pramuka

Ia menyampaikan pembentukan plasma 20 persen dari luas HGU (Hak Guna Usaha) tidak terealisasikan walaupun PT BHP melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan telah membentuknya dengan warga setempat seluas 2.483,04 Ha.

“Laporan PT BHP kepada pemerintah bahwa telah membentuk plasma dengan warga setempat tetapi pada kenyataannya ini hanyalah fiktif dan saya punya datanya,” kata Darsono

Mengenai CSR (Corporate Social Responsibility), lanjut Darsono, PT BHP tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Baca Juga:  Ketua DPRD Nunukan Kunjungi Sejumlah OPD

Ia menyebutkan, PT BHP hanya memberikan santunan CSR kepada desa sekitar sekali selama 7 tahun terakhir dimana santunan tersebut seharusnya diberikan setiap tahunnya.

“PT BHP memberikan CSR sebesar Rp200 juta kepada desa dan itupun digilir, ” Tegasnya

Di samping CSR, tindakan lainnya yang diduga melanggar adalah pemberdayaan warga lokal pasalnya tidak merekrut masyarakat lokal sebagai tenaga kerja di perusahaan tersebut.

“PT BHP ini benar-benar keterlaluan. 50 nomor soal harus diselesaikan dalam waktu 12 menit. Belum lagi Penguji yang berasal dari Jakarta,” imbuhnya marah.

Baca Juga:  Bupati Nunukan Lakukan Kunker Di Banyuwangi Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT (E-GOVERNMENT)

Lebih Lanjut, Darsono menuntut PT BHP segera merealisasikan ganti rugi HGU dan kerusakan hutan tempat masyarakat adat mencari nafkah.

“Kami dengan tegas akan melakukan aksi damai dan menutup aktivitas perusahaan jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi hingga Juli 2021,” katanya tegas. (***)

Penulis: Muhammad Syukri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here