Pencanangan ZI Pertanahan Nunukan, Laura Minta Pelayanan Semakin Baik

Pencanangan Zona Intebritas WBK/WBBM Kantor Pertanahan Nunukan
Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid (kedua kiri) didampingi Ketua DPRD NUnukan Hj Leppa (kiri) saat menghadiri pencanangan Zona Integritas WBK/WBBM di Kantor Bupati Nunukan, Selasa (21/1)

POSKaltara.co.id – Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan mencanangkan zone integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dihadiri Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid.

Acara yg dilaksanakan di ruang Pertemuan VIP Lantai IV Kantor Bupati Nunukan pada Kamis (21/1) ini turut hadir Kepala BPN Agoes Prijanto, Ketua DPRD Nunukan Hj Rahma Leppa dan segenap jajaran unsur Forkopimda daerah itu.

Pencanangan ZI ini dihadiri pula sejumlah undangan secara virtual, Laura menyambut baik kegiatan tersebut sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang baik dan bersih, yaitu pemerintahan yang di jalankan oleh aparatur dan didukung oleh masyarakat.

“Saya sangat menyambut baik kegiatan ini, upaya yang sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk melayani masyarakat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” ungkap Laura.

Baca Juga:  Warga Ingin Manfaatkan Lahan Ex OBP, BNPP: Segera Rapatkan dan Koordinasikan

Ia melanjutkan Pemkab Nunukan telah dan akan terus berusaha melaksanakan tata kelola keuangan dengan baik. Pada tahun sebelumnya, terbukti telah melakukan perbaikan demi perbaikan sehingga berhasil menerima penilaian tata kelola keuangan pemerintah daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima tahun berturut-turut secara beruntun dari BPK RI.

“Kerja keras kita untuk menciptakan pemerintahan yang baik itu tercapai, terbukti sejak pemerintahan saya, mendapatkan penghargaan tata kelola keuangan terbaik selama 5 tahun berturut-turut, yaitu Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, jelas Laura.

Baca Juga:  Pemkab Nunukan Siap Jalani Pemeriksaan Interim LKPD dari BPK RI

Bukan hanya itu, dia juga menjelaskan bahwa laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan pada 2019 juga mendapat peningkatan penilaian dari Kemenpan RB dari kategori CC menjadi B. Kemudian, menerima penganugrahan predikat kepatutan standar pelayanan publik 2019 dengan predikat hijau dari Ombudsmen RI.

“Ini bukan hanya sekedar penghargaan, itu membutuhkan kerja keras untuk memperolehnya yang selama ini belum pernah mencapai penghargaan tersebut,” sebut Laura.

Namun demikian, dia akui masih banyak hal yang harus dikerjakan di lingkungan Pemkab Nunukan demi mewujudkan kedua zona tersebut agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ia tegaskan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM ini pada hakekatnya untuk mempertegas komitmen Aparatur Sipil Negara agar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Baca Juga:  Wakil Bupati Nunukan Bagikan Akta Kepada Anak TKI Dan Disabilitas

“Harapan saya dengan dideklarasikannya pencanangan zona integritas ini maka jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan dapat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk mewujudkannya sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Pusat yg berada di Kabupaten Nunukan ini, khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan dapat meningkat,” harapnya.

Sebelum menutup sambutannya Bupati Nunukan, mengatakan situasi pandemi COVID -19 telah mengubah pola kerja dan tata kehidupan masyarakat. Maka, dicanangkannya ZI di Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan dapat semakin menguatkan dan memberi motivasi untuk memberikan layanan yang terbaik kendati dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. (Humas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here