Pemkab Nunukan Ingatkan Aparat Desa Hati-Hati Kelola DD

Workshop Sistim Informasi Desa (SID) Apdesi Nunukan
Asisten Administrasi Setdakab Nunukan H Asmar (kedua kanan) saat membuka Workshop SID Apdesi Nunukan, Kamis (28/4)

Pos-Kaltara.co.id – Aparat desa diingatkan agar berhati-hati dalam mengelola anggaran dana desa (DD) agar tidak tersangkut persoalan hukum nantinya.

Ini diungkapkan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan H Asmar pada saat membuka Workshop Sistim Informasi Desa (SID) yang diselenggarakan oleh DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Nunukan bekerja sama P3KP di Hotel Laura, Rabu, 28 April 2021.

“Jangan pernah main-main dengan dana desa, sudah banyak contoh kepala desa dan perangkatnya yang terseret kasus korupsi karena menyalahgunakan dana desa, saya berharap kejadian seperti itu tidak pernah terjadi di Kabupaten Nunukan,” kata Asmar.

Baca Juga:  Sabar, Pegawai HonorTak Terima THR Diharapkan Kebijakan OPD

Asmar menyebutkan, anggaran dana desa pada tahun 2021 untuk 232 desa di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan mencapai Rp. 193 miliar. Anggaran sebesar itu, katanya, harus dikelola secara baik dan akuntabel agar memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi masyarakat.

Sebagai salah satu instrument yang turut dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menurutnya, pengelolaan dana desa akan sangat mempengaruhi hasil akhir pemeriksaan secara keseluruhan.

“Selama lima tahun berturut – turut ini kita (Pemerintah Kabupaten Nunukan) berhasil meraih predikat tertinggi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan daerah, termasuk diantaranya pengelolaan dana desanya selama ini memiliki akuntabilitas yang baik. Saya berharap hal ini dapat terus dipertahankan,” ujarnya.

Baca Juga:  Realisasi Program Pemerintahan Laura-Faridil Pada Sektor Perikanan (3)

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua DPC Apdesi H. Firman menyampaikan, kemajuan teknologi informasi saat ini memiliki dampak yang sangat besar untuk mendukung aktivitas di pemerintahan dan masyarakat, baik di wilayah kota maupun di pedesaan.

Bagi para aparat pemerintah desa, kata Forman, teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk mengolah dan melaporkan data – data sehingga lebih mudah, cepat, akurat dan dapat diandalkan.

“Workshop ini merupakan salah satu upaya yang kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas para aparatur desa, terutama terkait dengan kebutuhan system informasi yang handal,” kata Firman.

Baca Juga:  Pertama Di Kaltara, BPHTB Nunukan Terkoneksi Online dengan Pusdatin BPN

Selain diikuti oleh para aparatur desa, pembukaan workshop itu juga dihadiri oleh Kepada DPMD Kabupaten Nunukan H. Jumianto, Kepala Diskominfotik Kabupaten Nunukan Kaharuddin, serta narasumber dari Tim Ahli Kementerian Desa PDTT RI Mohammad Fathurrahman. (HUMAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here