Pemkab Nunukan Hadiri Rakorwasdanas dan Launching Sinergitas Pengelolaan bersama MCP

PK Online Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan secara virtual menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) 2021 pada Selasa (31/08)

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersamaan dengan Launching Sinergitas Pengelolaan bersama Monitoring Centre of Prevention (MCP) yang menghadirkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Ketua KPK dalam sambutannya menyampaikan makna yang tertuang dalam UUD 1945 pada alinea ke – 4 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut aktif memelihara perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

“Sebagai anak bangsa, lepaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari praktek-praktek korupsi. Jangan melepaskan diri dari tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan negara”, urai Firli Bahuri.

KPK tidak main-main dalam melakukan pencegahan korupsi di daerah, untuk itu Ketua KPK Firli Bahuri siap melakukan penyelidikan dan penuntutan ketika ada daerah yang menggelapkan uang negara.

“KPK diberikan mandat untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan segala cara mulai dari pencegahan, melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang, monitoring atas penyelenggaraan pemerintahan negara dan juga melakukan tindakan berupa penyelidikan dan penuntutan,” tutupnya.

Sama halnya dengan Kepala BPKP mengatakan korupsi sendiri adalah perbuatan atau tindakan yang dapat merugikan keuangan perekonomian. Pihak yang korupsi akan dikenakan sanksi yang diatur dalam UU.

“Tindak pidana korupsi adalah tindakan tidak jujur dalam memanfaatkan jabatan atau kuasa yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain,” kata Yusuf Ateh.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang membuka lauching tersebut menegaskan untuk selalu menjaga stabilitas pengelolaan (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) artinya pendapatan yang dapat dikelola agar lebih baik, lebih tinggi daripada belanja sehingga kapasitas dapat terjaga yang berkaitan dengan tugas tersebut sering terjadi perencanaan yang kurang tepat itu sudah 60% kegagalan.

Terkait dana desa yang meskipun desa, tapi dari segi perangkat pemerintahannya dilaksanakan oleh para bupati dan walikota kemudian mendukung optimalisasi pendapatan daerah juga manajemen aset daerah, stabilitas politik dan pemerintahan di daerah dan kemudian juga manajemen pemerintahan di daerah.

Hadir dlam acara tersebut Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah, Plt. Inspektorat H. Asmar, Kepala BKAD Iwan Kurniawan. (KA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here