Pemkab Nunukan-DJP-DJPK Teken Kerja Sama Optimalkan Pemungutan Pajak

Panandatanganan Perjanjian OPtimalisasi Pungutan Pajak
Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid saat penandanatangan perjanjian pungutan pajak di Kantor Bupati Nunukan

Pos-Kaltara.co.idPemkab Nunukan menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah dengan DJP (Direktorat Jenderal Pajak), dan DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) tahap III tahun 2021.

Penandatanganan PKS tersebut berlangsung melalui video conference di ruang pertemuan VIP lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Rabu (21/04).

PKS ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyampaian data informasi keuangan daerah dan mengoptimalkan pengawasan bersama atas kepatuhan wajib pajak, pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi perpajakan, data perizinan atau informasi lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo melalui video conference dari Aula Nagara Dana Rakca, Gedung Radius Prawiro DJPK.

Baca Juga:  Bupati Nunukan Sampaikan Sengketa Lahan RS Pratama ke Wamen KLHK

Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah secara bersama-sama melakukan pengawasan terhadap wajib pajak, dan ini merupakan langkah awal ikhtar kita dalam meningkatkan penerimaan pajak demi menuju Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang”, ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo saat memberikan sambutannya.

Menurut Suryo Utomo, pemerintah daerah diminta segera benahi tata kelola Aset Daerah yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan perpajakan kepada masyarakat.

Kemudian, meningkatkan pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan, serta meningkatkan pengetahuan serta kemampuan aparatur di bidang perpajakan. Melalui kerja sama bersama para pemerintah daerah, DJP berharap dapat menerima sumber data yang penting untuk pengawasan kepatuhan pajak.

Baca Juga:  Bupati Nunukan jadi irup pada gelar pasukan Ops Ketupat Kayan 2021

Sebaliknya, menurut Suryo pemerintah daerah juga akan menerima data dari DJP untuk kepentingan pengawasan daerah. DJP mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas partisipasi para kepala daerah baik gubernur, bupati, dan walikota yang telah mendukung kerja sama optimalisasi pengumpulan pajak pusat dan pajak daerah.

Pada kesempatan ini otoritas pajak juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DJPK yang telah bersedia memfasilitasi kerja sama dengan para pemerintah daerah ini.

“Pajak merupakan sumber utama penerimaan pemerintah pusat dan daerah yang digunakan bukan saja untuk pembangunan fisik, melainkan juga untuk menolong masyarakat berpenghasilan rendah dan program kesejahteraan sosial yang sangat dibutuhkan khususnya pada masa pandemi”, ujar Suryo.

Baca Juga:  Pemerintah Apresiasi Kiprah BRI Tunjang Pertumbuhan Ekonomi Dan UMKM

Kabupaten Nunukan mendapatkan kesempatan melakukan penandatangan PKS pada sesi ke 8 bersama dengan Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Natuna, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Paser, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. (Humas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here