Pemda Jelaskan Progres Penanganan COVID-19 di Hadapan Wakil Rakyat

POS KALTARA.CO.ID – Sekaitan dengan adanya keluhan dari masyarakat mengenai penanganan wabah COVID-19, DPRD Nunukan, Kalimantan Utara memanggil pemerintah daerah dan tim gugus tugas.

Rapat dengan pendapat (RDP) yang dipimpin langsung Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa di Nunukan meminta penjelasan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam hal progres penanganan virus corona ini.

“Para Kepala Dinas yang bersentuhan langsung dalam menangani COVID-19 di Kabupaten Nunukan, agar dapat menjelaskan kondisi terkini apa yang telah dilaksanakan dan para anggota DPRD Nunukan dapat mengetahui langsung,” pinta Hj Leppa yang juga Ketua DPC Partai Hanura Nunukan ini.

Pertemuan yang digelar di ruang rapat Ambalat I DPRD Nunukan pada Jumat, 8 Mei 2020 ini dihadiri sejumlah pejabat Pemkab Nunukan yakni Asisten I dan II, Kepala Bappeda, Disperindagkop, Keuangan, Direktur RSUD, Ketua Tim Gugus, Kabag Humas Pemda, LSM dan awak Media.

Baca Juga:  Legislator PDIP Reses di Lumbis Ogong

Hj Leppa menyatakan, rapat yang dilakukannya ini untuk mendapatkan informasi lengkap terhadap perkembangan penanganan COVID-19 di Kabupaten Nunukan

Terutama yang berhubungan dengan jumlah pasien yang ada pada saat ini, berapa kasus konfirmasi positif, bertambah atau berkurang. Tentunya ini harus mendapat penjelasan dari Tim Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Nunukan.

“Tim Gugus Tugas Covid 19 harus menjelaskan perkembangan terkini terkait kondisi COVID-19 di Kabupaten Nunukan ini,” ujar dia.

Sekaitan dengan keinginan anggota wakil rakyat tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Nunukan, Muhammad Amin bahwa pihaknya sangat serius menangani COVID-19 dengan berbagai upaya dan tindakan nyata di lapangan.

Baca Juga:  Panen TBS Sawit Di Lahan Berstatus Quo, Kades: Direksi Kedua Perusahaan Tidak Keberatan

Ia menegaskan, wabah COVID-19 ini adalah  bencana nasional bahkan bencana internasional dengan dampak yang sangat sangat terasa bagi masyatakat Kabupaten Nunukan.

Beberapa aturan yang harus dianulir termasuk keuangan demi penanganan COVID-19 yang maksimal. “Akibat COVID-19 ini beberapa aturan harus dianulir termasuk keuangan pun demikian demi penanganan yang baik. Ini adalah bukti bahwa pemerintah serius menangani wabah virus ini,” terang Muhammad Amin.

Penanganan COVID-19 ini berfokus pada tiga kompenen utama yaitu, kesehatan atau secara medis, pengamanan jaring sosial dan perbaikan sektor ekonomi.

Baca Juga:  Semester I 2021, 11 kasus HIV baru di Kabupaten Nunukan

Menurut dia, ketiga aspek dalam kehidupan masyarakat ini yang paling terdampak dari pandemi virus ini..

Bagi Pemkab Nunukan sendiri, dalam menangani COVID-19 ini, beberapa hal yang telah dilakukan seperti melakukan pergeseran anggaran atau refocusing, dalam refocusing anggaran ini telah difokuskan pada tiga jenis penanganan yakni, medis, jaringan sosial dan ekonomi.

“Alhamdulillah semua telah berjalan walaupun harus bertahap, seperti penanganan medis, jaringan sosial dan ekonomi,” ujarnya. (mk/rs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here