Pembentukan PWI Nunukan, Bupati Nunukan Dorong Dipercepat

Wartawan Diminta Kompeten, Proporsional, Edukatif dan Tak Provokatif
Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid mendorong pembentukan PWI Nunukan secepatnya sebagaimana disampaikan saat wawancara awak media pada HPN 2021 secara virtual di Kantor Bupati Nunukan, Selasa (9/2)

Pos-Kaltara.co.id – Organisasi kewartawanan resmi yang terdaftar di Dewan Pers salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang bakal dibentuk kepengurusannya secara resmi di Kabupaten Nunukan.

Rencana pembentukan PWI di Kabupaten Nunukan mendapatkan dorongan dan sokongan dari Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid sebagaimana keterangannya kepada wak media usai memperingati Hari Pers Nasional (HPN) secara virtual pada Selasa (9/2).

PWI dinilai dapat menjadi wadah bagi insan pers yang berkiprah di daerah itu sehingga keberadaannya sudah sangat mendesak. Namun tentunya wartawan yang bisa menjadi anggota harus memenuhi syarat.

Baca Juga:  Bupati Nunukan Resmikan 8 Gedung Belajar Baru

Syaratnya dalah memiliki kartu tanda anggota (KTA) PWI dan sudah memiliki sertifikat kompetensi wartawan.

Laura mengapresiasi pembentukan PWI Nunukan agar wartawan yang berkecimpung dalam dunia jurnalistik di daerahnya memiliki wadah.

“Saya dari Pemkab Nunukan sangat mendukung dan mengapresiasi jika wartawan disini mau membentuk organisasi PWI,” ujar dia.

Ia juga mengajak wartawan di daerahnya agar memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi pengurus. Seperti memiliki KTA PWI dan telah mengikuti atau memiliki sertifikasi (Uji Kompetensi Wartawan).

“Wartawan harus target itu supaya ikut uji kompetensi supaya bisa dibentuk PWI di Nunukan,” harap dia.

Baca Juga:  Akses Perbatasan Dibuka, 120 Ton Sembako dari Malaysia Masuk Krayan

Menanggapi adanya komentar seorang wartawan di Nunukan bahwa belum pernah dibentuk PWI di Nunukan memang itu benar.

Pengurus PWI Kaltara Seksi Organisasi Muhammad Rusman mengatakan, selama ini kepengurusan PWI Nunukan belum terbentuk secara de jure akibat syarat yang dibutuhkan menjadi pengurus harus memiliki KTA dan sertifikat UKW.

Kendala inilah yang menghambat pembentukan PWI di Nunukan karena dari puluhan wartawan yang aktif baru tiga orang yang telah ikut UKW dan 17 orang lainnya yang memiliki KTA PWI.

Hanya saja, sesuai ketentuan dalam AD/ART PWI bahwa pengurus di kabupaten/kota khususnya pengurus inti (ketua, sekretaris dan bendahara) wajib ber KTA PWI minimal kategori “biasa” dan sertifikat UKW tingkat madya.

Baca Juga:  Peringati HUT RI Ke-76, Wabub Nunukan Jadi Inspektur Upacara

Sehubungan dengan upaya mempercepat pembentukan PWI di Nunukan maka PWI Kaltara terus mendorong wartawan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut agar memenuhi dua syarat utama ini. (mt)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here