Perbup Nunukan soal Pengendalian Penularan COVID-19
Kabag Humas Pemkab Nunukan, Hasan Basri (Foto: Doc)

POS KALTARA.CO.ID – Selama pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah serentak 2020, Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara menerbitkan Peraturan Bupati (perbup) yang akan menjadi payung hukum dalam penerapan hukuman bagi warga yang melanggar protokol kesehatan COVID-19. Perbup ini terbit dengan sanksi-sanksinya atas kesepakatan bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan penyelenggara pemilu.

Payung hukum ini dibuat setelah memperhatikan kondisi makin masifnya penularan virus korona di Indonesia terkhusus di Kabupaten Nunukan selama pelaksanaan tahapan pilkada serentak 2020.

Ada beberapa item kesepakatan bersama tersebut dalam rangka pengetatan dan pengawasan serta pengendalian penyebaran COVID-19 di Kabupaten Nunukan khususnya penyelengaraan pilkada Bupati-Wakil Bupati Nunukan dan Gubernur-Wakil Gubernur Kaltara.

Mengenai hal ini, Kabag Humas dan Protokol pemkab Nunukan, Hasan Basri menegaskan, penerbitan Perbup Nomor 28 Tahun 2020 ini demi menghindari penularan virus selama tahapan pilkada serentak 2020 maka seluruh bakal calon agar tetap mematuhi protokol kesehatan.

Baca Juga:  Sosok yang Menghargai Pasangan, Asnawi: Laura Layak Dua Periode

“Perbup ini diterbitkan atas kesepakatan bersama dengan Forkompimda dan penyelenggara pilkada serentak 2020 ini,” terang dia. Perbup tersebut bernomor 28 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pengendalian COVID-19 di Kabupaten Nunukan.

Perihal pemberian sanksi atau hukuman kepada pelanggar, tentunya mengacu pada Perbup Nunukan tersebut dalam bentuk hukuman kegiatan sosial, tertulis ataupun lisan.

“Jadi sudah ada Perbupnya kalau kemarin-kemarin kita belum punya dasar hukum untuk menegakkan hukum terkait protokol kesehatan COVID-19 ini,” terang Hasan Basri.

Baca Juga:  Pertama Di Kaltara, BPHTB Nunukan Terkoneksi Online dengan Pusdatin BPN

Sehubungan dengan terbitnya Perbup Nomor 28 Tahun 2020 ini, maka Pemkab Nunukan menginstruksikan agar masyarakat senantiasa patuh dan selalu disiplin mematuhi protpkol kesehatan tersebut.

Dalam penerapan Perbup ini akan dilakukan pengawasan ketat terhadap masyarakat dan apabila ada yang melanggar maka dilakukan sanksi kerja sosial maupun bentuk tindakan lainnya berbentuk tertulis atau lisan. “Pemkab Nunukan meminta masyarakat mematuhi peraturan ini guna pengendalian penularan virus korona,” harap dia.

Hasan Basri menyebutkan ada lima kesepakatan hasil rapat antara Pemkab Nunukan, Forkopimda dengan Penyelenggara Pemilu atas terbitnya Perbup Nomor 28 tahun 2020 yaitu pengawasan pelaksanaan dan penegakan hukum protokol kesehatan, peserta pilkada harus mematuhi protokol kesehatan selama tahapan pilkada serentak 2020 dengan menandatangani fakta integritas pencegahan COVID-19 pada saat kampanye.

Baca Juga:  Pimpinan OPD Pemkab Nunukan "Tidur" Saat Rapat, Ketua DPRD Geram

Selanjutnya ditekankan, TNI-Polri bersama dengan Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Diskominfo dan Pemerintah Kecamatan dan penyelenggara pemilu secara bersama-sama mengsosialisasikan pencegahan COVID-19, KPU dan Bawaslu Nunukan berkomitmen siap melaksanakan tahapan pilkada dengan mengedepankan protokol kesehatan dan Pemkab Nunukan akan menyurati seluruh rumah ibadah untuk mengsosialisasikan pencegahan COVID-19.

“Perbup Nunukan ini mulai berlaku 21 September 2020,” tegas Hasan Basri. (iz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here