Mediasi Sengketa Lahan Di Binusan Dalam, DPRD Cari Titik Simpul

DPRD Kabupaten Nunukan mengelar RDP (Rapat Dengar Pendapat) mengenai sengketa lahan di Binusan Dalam, Kecamatan Nunukan, Kaupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

RDP tersebut diselenggarakan di Ruang Ambalat 1 Lantai I Gedung DPRD pada Senin (28/06) di mana sejumlah warga Desa Binusan Dalam, Kepala Desa, Camat, dan anggota dewan serta beberapa dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait terlihat hadir.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan, sekaligus selaku pimpinan rapat meminta peserta RDP untuk fokus mencari titik simpul dari masalah tersebut tanpa mengesampingkan nurani dan menutup mata.

Baca Juga:  Gubernur Apresiasi Pegawai Pemprov Kaltara Taat Imbauan

“Saya harap anggota dewan memperhatikan mereka yang sedang menggantungkan hidupnya di tanam tumbuh itu,” kata krislina

Kepada pemerintahan, lanjut Krislina, jangan terlalu terpaku pada izin. Selama kasat kusut kepemilikan lahan ini, sebaiknya tidak ada aktifitas sampai semua peraoalan teratasi.

Ia juga berpesan agar anggota DPRD Kabupaten Nunukan benar-benar bisa menjadi mediator antara warga Binusan Dalam dan H. Bato, pemilik lahan.

Sengketa lahan seluas 380 Ha berawal ketika H. Bato mengklaim telah membeli lahan tersebut sedang warga mengaku tidak pernah menjual.

Titik terang mulai terlihat saat seorang warga yang diduga menjual lahan tersebut. Hanya saja, dia tidak berpikir telah menjual lahan yang bukan miliknya.

Baca Juga:  Ketua DPRD Nunukan Pantau Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di RS

Pasalnya, ia mengaku menjual lahan tersebut setelah salah seorang yang mengaku ketua kelompok Toraja memberikan pernyataan ketidaksanggupannya lagi mengelola lahan tersebut.

“Saya jual karena saya terima surat dari kepala sukunya yang menyatakan mengembalikan lahan kepada saya karena mereka sudah tidak sanggup lagi,” Kata Rasyid.

Warga mengaku tidak pernah menunjuk orang ataupun berembuk untuk melepaskan lahan yang mereka kelola. Mereka menuntut agar orang yang dimaksud Rasyid agar dihadirkan termasuk aparat desa yang menjabat saat itu.

“Kami tidak pernah menunjuk orang untuk mewakili kami bahkan berempukpun kami tidak pernah. Bagaimana mungkin kami melepas tanah itu sementara kami hidup dari situ?,” kata Tarsius

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here