Masyarakat Nunukan Diimbau Patuhi SKB Pembubaran FPI

Sosialisasi SKB Pembubaran FPI di Nunukan
Sosialisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Pembubaran FPI oleh Pemkab Nunukan pada Rabu (3/2)

Pos-Kaltara.co.id – Surat Keputusan Bersama (SKB) enam kementerian dan lembaga tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Atribut dan Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FBI) disosialisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kaltara dengan menghadirkan tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid mengajak masyarakat agar mematuhi SKB tersebut sebagai produk hukum Pemerintah terkait dengan penghentian kegiatan FBI meskipun menimbulkan pro kontra.

Laura sapaan Bupati Nunukan menegaskan keputusan ini menandakan FBI telah dibubarkan sehingga pelarangan penggunaan atribut dan segala bentuk kegiatannya adalah sebuah dinamika yang tepat demi menjaga keutuhan NKRI dan kepatuhan terhadap dasar negara Pancasila.

Baca Juga:  Penerbangan SOA Nunukan-Long Bawan Krayan TA 2021 Segera Diluncurkan

Dalam sambutannya, dia katakan bagi masyarakat yang pro terhadap terbitnya SKB ini tentunya menganggap sudah tepat dimana keberadaan FBI selama ini telah membahayakan keutuhan Bangsa dan masyarakat yang kontra menilai keputusan tersebut sebagai tindakan semena-mena yang melanggar HAM oleh Pemerintah.

Namun Bupati Nunukan memandang keputusan Pemerintah harus dipercaya karena langkah ini telah melalui berbagai kajian dan dinamika serta matang berdasarkan perkembangan di tengah-tengah masyarakat.

“Pemerintah pasti sudah memperhitungkan berbagai risiko dan konsekwensi yang akan dihadapi sehubungan keputusan tersebut,” terang Laura menambahkan.

Baca Juga:  Peringati HUT RI Ke-76, Wabub Nunukan Jadi Inspektur Upacara

“Kita semestinya menghormati dan mematuhi dan menjalankan keputusan Pemerintah tersebut. Sikap yang ditempuh Pemerintah adalah sebuah konsekwensi logis dari sebuah keputusan bersama,” ajak dia.

Ia menyatakan pula bahwa pro kontra yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi asalkan semuanya disalurkan pada koridor konstitusi. “Janganlah pandangan kontra disalurkan pada jalan yang salah sehingga menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat,” kata Laura.

Laura mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nunukan agar patuhdan setia kepada keutuhan NKRI, Pancasila dan mengedepankan Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945.

Tak lupa dia mengingatkan kepada masyarakat di daerahnya agar tidak mudah percaya pada informasi atau berita-berita hoax karena asal usulnya tidak jelas.

Baca Juga:  Serahkan Bantuan Beras Bagi 9.145 KK, Laura: Lebih Baik Fokus Bekerja Daripada Tanggapi Ocehan Negatif

SKB enam menteri dan pimpinan lembaga negara yang menandai pembubaran FPI adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 220-4780 Tahun 2020, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 690 Tahun 2020.

Kemudian Keputusan Jaksa Agung Nomor 264 Tahun 2020, Keputusan Kapolri Nomor KB/3/XII/2020 dan Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 320 Tahun 2020. (mt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here