Launching Aplikasi PAPA KOE, Laura Percaya Kehidupan Keluarga dan Anak Semakin Berkualitas

PK OnlinePemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindundungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) luncurkan aplikasi layanan Perilndungan Perempuan dan Anak melalui Konseling Keluarga secara Online ataupun Offline (PAPA KOE) pada Jumat (03/09).

Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid pada launching PAPA KOE menyebutkan aplikasi ini merupakan perwujudan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak melalui Konseling yang merupakan bagian dari proyek perubahan Diklat PIM II.

Dalam sambutanya, ia juga menyampaikan ada banyak kriteria pemimpin yang baik namun jika dipilah-pilah dan diklasifikasikan maka jawabannya adalah kreatif dan inovatif.

“Seorang pemimpin yang baik tidak akan pernah kehilangan akal ketika menghadapi masalah pentingnya jalan dan selalu saja ada ide dan gagasan untuk keluar dari setiap persoalan yang menghimpitnya. Spirit untuk menuntaskan setiap persoalan itulah yang menjadi titik tolak pembuatan Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2021,” papar Laura.

Terkait dengan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Nunukan, Laura menyebutkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat.

“Bahkan di masa pandemi Covid-19 ini angkanya melonjak hampir 15% secara nasional dan banyak faktor yang menjadi penyebab namun faktor terbesar adalah buntunya komunikasi di antara para pihak ketika ada persoalan serius di antara suami istri,” kata Laura.

Kekerasan terhadap perempuan, kata Laura, menjadi pilihan demikian pula kekerasan dan eksploitasi terhadap anak-anak. Masih banyak orang tua yang tidak paham cara mendidik anak dengan baik dan benar.

Menurut mereka, tambah Laura, anak harus pintar, rajin dan patuh serta menurut kepada orang tuanya dan jika tidak maka anak-anak harus dihukum dan dipukul.

“Padahal, boleh jadi orang tua juga tidak menjalankan semua kewajibannya secara sungguh-sungguh. Persoalan semacam inilah yang selama ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita,” kata Laura.

Belum lagi, imbuhnya, praktek perdagangan manusia ke negara tetangga Malaysia yang mana hampir seluruh korbannya adalah perempuan pernikahan anak di bawah umur yang membahayakan kesehatan perempuan.

Laura menegaskan akar dari semua persoalan itu adalah macetnya komunikasi di tengah keluarga sehingga anggota-anggota di dalam keluarga itu sendiri yang sebetulnya harus mencari solusi.

“Jadi pihak luar hanya bisa bertindak sebagai mediator, konselor, pihak yang memberi konsultasi yang terbatas pada memberi masukan saran dan bimbingan. Namun pada akhirnya yang menjalankan adalah pihak-pihak yang bersangkutan. Sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin berkeluh kesah dan mencari solusi, maka dibentuklah pelayanan konseling perlindungan perempuan dan secara offline maupun online,” jelas Laura.

Melalui pelayanan ini, masyarakat bisa mengadukan persoalan yang tengah dialaminya, baik itu persoalan kekerasan dalam rumah tangga, perebutan hak asuh anak, dan harta waris saat terjadi perceraian termasuk konsultasi pernikahan anak di bawah umur dan lain sebagainya. Namun, semua tergantung pada niat dan kemauan masyarakat sendiri untuk bergerak.

“Saya percaya inovasi pelayanan konseling perlindungan perempuan dan anak ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga kehidupan keluarga dan anak-anak kita juga semakin membaik dan berkualitas. Saya juga meminta layanan ini disosialisasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat serta harus mudah diakses,” tegas Laura.(MS/Df-KA)

Baca Juga:  Bupati Nunukan Ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi 2021 Secara Virtual

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here