Lalingka: Tabur Benih Ikan Tak Bisa Menganulir Sanksi Bagi KPUC

Pencemaran Sungai di Malinau
Seorang warga memperlihatkan sampel air Sungai Malinau yang tercemar limbah tambang batubara.

Pos-Kaltara.co.id – Kasus pencemaran lingkungan di Sungai Malinau yang diduga disebabkan oleh limbah PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) di Desa Langap Kecamatan Malinau Selatan masih terus bergulir.

Berbagai pihak masih belum move on atas langkah yang dilakukan pihak perusahaan dengan menabur benih ikan dan udang di sungai yang tercemar tersebut.

Bahkan penaburan ikan dan benih udang dianggap tidak bisa menganulir sanksi paksaan yang telah diberikan Pemkab Malinau kepada PT KPUC yang mengelola pertambangan batu bara di daerah itu.

Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang dan Yansen TP telah menabur 250 ribu benih ikan dan udang di sungai yang tercemar tersebut.

Baca Juga:  Gubernur Kaltara Janji Sampaikan ke Menteri PUPR Soal Kondisi Jalanan di Krayan

“Penaburan ikan dan benih udang belum bisa menganulir Surat Keputusan (SK) Pemkab Malinau tentang sanksi paksaan Pemerintah kepada penanggungjawab usaha PT KUPC,” ungkap Lembaga Advokasi Lingkungan Kalimantan Utara (Lalingka) Andry Usman melalui siaran tertulisnya, Jumat (23/4).

Pencemaran Sungai di Malinau
Koordinator Lalingka Andry Usman

 

Janji perusahaan untuk memperbaiki kondisi sungai yang tercemar dan menebar benih ikan telah dilakukan belum lama ini. Bahkan sikap yang dilakukan PT KPUC tersebut telah diapresiasi oleh Pemprov Kaltara.

Namun demikian, Andry berpendapat, hal itu dinilai belum bisa dianggap telah meluluhkan sanksi yang seharusnya diberikan kepada perusahaan tambang ini.

Baca Juga:  Yansen TP Ajak ASN Pemprov Kaltara Mendisplinkan Diri

Andry menilai jika menabur ikan dan benih udang telah mengugurkan tanggung jawab bagi perusahan yang melakukan pencemaran, maka dapat menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan ekosistem yang sehat di Kaltara.

Sebab regulasi yang menjadi dasar pemberian terhadap pelaku pencemaran lingkungan sudah sangat jelas. Yakni UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH).

“Sudah sangat jelas mengatur sanksi bagi pihak yang telah terbukti melakukan pencemaran lingkungan,” tegas Andry kepada Pos-Kaltara.

“Saya juga heran dengan sikap Pemprov Kaltara kepada PT KCUP itu. UU No 32 Tahun 2009 itu dalam pasal 103 dan pasal 104 jelas mengharuskan pihak yang terlibat dalam pencemaran dikenakan sanksi,” ujar dia. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here