Kuasa Hukum Ibrahim-Hendrik Laporkan 6 ASN

Laporan Kuasa Hukum Ibrahim-Hendrik ke Bawaslu KTT
Kuasa Hukum Ibrahim-Hendrik melaporkan 6 ASN ke Bawaslu KTT atas dugaan keterlibatannya dalam pilkada serentak 2020, Selasa (13/10)

POS-KALTARA.CO.ID – Tim Hukum hukum pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali- Hendrik melaporkan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam proses tahapan pilkada serentak 2020 kepada Bawaslu setempat pada Selasa (13/10).

Laporan tersebut ditempuh setelah sejumlah barang bukti ditemukan oleh tim kuasa hukum paslon ini.

Kuasa Hukum paslon Ibrahaim-Hendrik, Bakri SH menjelaskan apa yang di lakukan adalah salah satu bentuk pendidikan politik yang bersih.Sesuai ketentuan yanag berlaku, ASN tidak dibenarkan terlibat dalam politik praktis apalagi terang-terangan mendukung salah satu calon.

“Masyarakat harus tahu bahwa aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh terlibat dalam politisasi pilkada dan tetap bersikap netral dimanapun berada, tidak menunjukkan pilihannya secara terangan terangan, serta tidak memihak ke salah satu calon bupati dan wakil bupati yang sedang berlangsung tahapannya saat ini,” ungkap Bakri.

Baca Juga:  Ibrahim Ali Sampaikan Terima Kasih Usai Ditetapkan Sebagai Bupati KTT Terpilih

Larangan bagi ASN sudah jelas di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
pasal 71 dan lebih spesifik lagi di atur di Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pasal 4,
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Jadi ASN di tuntut bertindak lebih profesional antara menjaga netralitas dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjunjung tinggi loyalitas terhadap atasan,” terang dia.

ASN yang dilaporkan kepada Bawaslu KTT sebanyak enam orang dan tidak tertutup kemungkinan masih ada nama lainnya. “Ada 6 Orang yang menjadi terlapor, tidak menutup kemungkinan akan ada nama-nama lain yang  akan menyusul kalau masih ada bukti yang kami dapatkan,” ungkap Bakri.

Baca Juga:  Zainal-Yansen Didoakan Santri Ponpes Fatimah Az Zahra Tanjung Selor

Namun dia menolak membocorkan identitas keenam ASN yang dilaporkan tersebut karena masih dalam tahap verifikasi laporan oleh Bawaslu di daerah itu. Sesuai ketentuan dalam Perbawaslu nomor 8 Tahun 2020 disebutkan, dua hari waktu kajian laporan dan setelah memenuhi syarat untuk di proses akan ada panggilan klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan terlapor.

Bakri menyatakan, rendahnya sanksi terhadap ASN yang tidak netral dalam pemilu menunjukkan lemahnya sistem pengawasan saat ini. Oleh karena itu, Bawaslu diminta melakukan upaya pencegahan ekstra dengan mengedepankan integritas dan profesionalitas dalam melakukan tugas-tugas pengawasan selanjutnya.

Baca Juga:  Kubu Amanah Apresiasi Kinerja KPU Nunukan

Pada dasarnya ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari pihak manapun termasuk dari pemerintah dan partai politik jika benar-benar ingin mendapatkan sosok pemimpin yang bersih demi terwujudnya Tana Tidung yang bermartabat, sejahtera, indah dan humanis. (iz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here