KPU Nunukan: Parpol Dapat Mengganti Bakal Calon Usungan

Pilkada Bupati-Wakil Bupati Nunukan 2020
Ketua KPU Nunukan, Rahman

POS-KALTARA.CO.ID – Salah satu bakal calon pilkada Nunukan 2020 masih dalam perawatan karena terjangkit virus COVID-19 sehingga belum bisa melanjutkan tahapan pelaksanaan pilkada sesuai jadwal yang ditentukan. Dikhawatirkan, dapat menghambat tahapan pilkada serentak 2020 maka terbitlah Surat Dinas KPU RI Nomor 788 Tahun 2020.

Dalam surat dinas ini diterangkan, partai politik atau gabungan partai politik pengusung dapat mengganti bakal calonnya dengan jangka waktu selama 14 hari sejak tanggal penetapan paslon menjadi kepala daerah belum juga sembuh dari penyakitnya.

Namun perlu digarisbawahi bahwa kata “dapat” disini bermakna “tidak wajib”. “Artinya hanya kalau parpol pengusungnya mau melakukan pergantian calonnya hanya diberikan waktu 14 hari setelah penetapan calon,” ujar Ketua KPU Nunukan, Rahman kepada awak media pada Rabu (23/9).

Dalam konteks apa “dapat melakukan pergantian”, Rahman katakan, apabila bakal pasangan calon belum juga bisa melengkapi berkas pencalonan hingga 14 hari ke depan pasca penetapan. Akibat, salah satu dari pasangan calon tersebut mengalami kendala dalam melengkapi berkasnya hingga memenuhi syarat.

Perihal ini, lanjut dia, KPU Nunukan dalam posisi ini hanya menunggu dari parpol pengusung apakah mau mengganti bakal calonnya atau tidak. “Jadi parpol pengusung diberikan waktu 14 hari setelah penetapan calon dapat melakukan pergantian calon. Kalau tidak (mau) tidak ditegaskan juga dalam surat dinas itu,” kata Rahman.

Baca Juga:  Ini Daftar Aset BMN Diserahkan Kemen PUPR ke Pemkab Nunukan

Dalam Surat Dinas KPU RI Nomor 789 ini memang tidak menegaskan soal pergantian calon tersebut berkaitan dengan bakal calon yang terjangkit COVID-19. Tetapi dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2007 disebutkan, batas waktu pergantian calon dilakukan hingga 30 hari sebelum hari H pemungutan suara.

Bakal calon yang bisa diganti berdasarkan PKPU Nomor 3/2007 adalah apabila berhalangan tetap, tersangkut penyalahgunaan narkotika, meninggal dunia, nara pidana yang telah berkuatan tetap.

“Jadi Surat Dinas KPU RI Nomor 789 ini hanya mengatur soal waktu yang diberikan kepada parpol pengusung untuk melakukan pergantian calonnya. Tidak disebutkan soal terjangkit COVID-19,” sebut Rahman.

Baca Juga:  TMMD Wiltas ke 111 Prioritaskan RT 11 Desa Binusan Dalam

Menyinggung soal kondisi bakal calon Wakil Bupati Nunukan, H Muhammad Nasir, dia katakan, belum mendapatkan laporan terakhir dari Liosion Officer (LO) pasangan calon ini.

Ia tegaskan, hanya hasil pemeriksaan swab ketiga saja yang pernah dilaporkan. Sedangkan hasil pemeriksaan swab keempat tidak dilaporkan kepada KPU Nunukan.

Sesuai ketentuannya, bakal calon yang positif COVID-19 harus menyetorkan hasil pemeriksaan swab yang dinyatakan negatif dua kali berturut-turut baru bisa diberikan rekomendasi untuk pemeriksaan kesehatan dan tes psikologi.

“Jadi hasil pemeriksaan swab dengan dua kali negatif berturut-turut yang menjadi acuan kami untuk memberikan rekomendasi pemeriksaan kesehatan. Kalau tidak ada itu maka kami juga tidak bisa mengeluarkan surat rekomendasi,” tegas Rahman.

Baca Juga:  Relawan Kabudaya Nunukan Terbentuk, Bergerak Menangkan Zainal-Yansen

Kembali pada Surat Dinas KPU RI Nomor 789 ini, apabila parpol melakukan pergantian bakal calonnya maka tentunya semua dokumen atau berkasnya harus diganti termasuk form B1-KWK.

Namun, jika parpol tetap tidak mengganti nama bakal calonnya dan belum mampu melengkapi berkas maka kerugian bagi bakal paslon sendiri. Sebab KPU Nunukan akan melanjutkan tahapan pilkada lainnya seperti pencetakan dan pendistribusian. (iz)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here