KPU Kaltara: Tatib Debat Sudah Disepakati Bersama Paslon

DEbat Pilguh Kaltara 2020
Cawagub Irwan Sabri terciduk utak atik handphone saat acara debat publik, Minggu malam (25/10)

POS-KALTARA.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara menegaskan, sembilan poin dalam tata tertib (tatib) debat publik perdana telah disepakati bersama semua pasangan Cagub-Cawagub Kaltara. Pun ada yang tidak mematuhinya maka dianggap tidak patuh atas kesepakatan bersama tersebut.

Hal ini berkaitan dengan Cawagub Irwan Sabri yang terciduk mengutak-atik telepon selulernya dan viral di media sosial saat acara debat publik bagi pasangan Cagub-Cawabub Kaltara di Hotel Tarakan Plaza Kota Tarakan pada Minggu malam (25/10).

Padahal, dalam tatib yang telah diputuskan KPU Kaltara itu juga disampaikan kepada liaison officer (LO) dan tim pemenangan paslon masing-masing. Kemudian, tatib debat yang terdiri sembilan poin pun telah dibacakan lagi saat gladi bersih, off air maupun saat siaran langsung di TVRI.

Ulah Cawagub nomor urut 2 yang nekad membawa telepon seluler ini, ditanggapi Komisioner KPU Kaltara, Hariyadi Hamid pada Selasa, 27 Oktober 2020 bahwa sudah sangat jelas pada poin 8 dari tatib debat disebutkan paslon hanya diperkenankan membawa alat tulis, catatan dan data yang diperlukan dalam kegiatan debat.

“Apa yang telah dilakukan oleh salah satu pasangan calon itu tidak dibenarkan dalam tata tertib debat publik pertama,” terang dia. Ia pun menegaskan, sembilan butir tatib pada debat publik pertama merupakan keputusan KPU bersama dari seluruh paslon baik saat gladi bersih maupun ketika acara telah dimulai.

Baca Juga:  Danni-Nasir Ditetapkan Paslon Bupati-Wakil Bupati Nunukan

“Tata tertib debat publik pertama ini sudah menjadi keputusan KPU, kemudian disampaikan kepada seluruh LO (liaison officer ) dan tim pemenangan paslon.

Selanjutnya disampaikan lagi dalam acara saat gladi bersih, off air maupun saat disiarkan secara langsung oleh TVRI. Jadi saya kira tata tertib itu sudah dipahami oleh seluruh paslon,” beber Hariyadi.

KPU Kaltara bersama LO dan tim pemenangan semua paslon juga telah menyepakati bahwa telepon seluler (handphone) tidak termasuk alat tulis, alat catatan maupun penyimpan data dalam acara debat pertama tersebut.

Baca Juga:  Sengketa Lahan Carut Marut, DPRD Nunukan Bentuk Pansus

“Prinsipnya HP sebagai alat komunikasi. Tapi dalam perkembangannya bisa juga digunakan alat tulis dan sebagainya, namun kami tidak menyebutkan HP sebagai alat tulis, catatan dan data. Sehingga HP tidak bisa disebutkan dalam tata tertib debat publik,” sebut dia.

Kesepatakan KPU tidak memperkenankan telepon seluler diikutsertakan atau dibawa naik podium untuk menghindari perilaku yang terkondisikan oleh tim pemenangan kepada paslon.
“Sebenarnya kami berharap setiap paslon hanya membawa lembaran kosong sebagai catatan dan data dokumen. Bukan catatan fisik berbentuk elektronik,” ujar Divisi Sosilisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kaltara ini.

Menyinggung soal munculnya iklan saat paslon Gubernur-Wakil Gubernur Kaltara nomor urut 3, Drs H Zainal A Paliwang, SH, M.Hum-Dr Yansen Tipa Padan, M.Si sedang berbicara, Hariyadi mengatakan, kesalahan teknis dari pihak rekanan.

“Masalah munculnya iklan disaat salah satu calon berbicara itu murni kesalahan, saya mewakili KPU Kaltara menghaturkan permohonan maaf kepada paslon yang merasa dirugikan,” ucap Hariyadi.

Baca Juga:  Pemkot Tarakan Siapkan Lokasi Pemakaman Korban COVID-19 dan Tim Khusus Setiap Kelurahan

“Masalah ini juga sudah kami sampaikan dan mengajukan komplain ke pihak event organizer (EO) dan TVRI yang membidangi hal teknis tersebut. Dan kami berharap kejadian ini tidak terulang kembali, termasuk soal membawa HP ke dalam acara debat,” kata dia menekankan.

Permasalahan ini menjadi bahan pembelajaran sekaligus evaluasi internal KPU Kaltara dan seluruh paslon. Oleh karena itu, KPU Kaltara akan mengundang pertemuan LO dan tim pemenangan ketiga paslon.

“Kami sangat berharap ke depanya kepada semua paslon tidak lagi melakukan hal serupa. Ikuti regulasi yang sudah disusun. Mengenai sanksi atau apapun bentuknya juga akan kita rapatkan bersama melalui kesepakatan bersama. Intinya kami (KPU Kaltara) sedang mengevaluasi dari semua yang kurang dan tanggapan dari beberapa pihak sudah kami catat dan mengumpulkan datanya,” ujar Hariyadi. (adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here