Komisi III DPRD Nunukan Berang, Kadis PUPR Tak Hadir RDP

RDP Komisi III DPRD Nunukan dengan Dinas PUPR
Legislator Partai Perindo Amrin Sitanggang, anggota Komisi III DPRD Nunukan

Pos-Kaltara.co.id – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan berang karena Kadis PUPR Muh Sofyang tidak hadir pada saat rapat dengar pendapat (RDP) terkait dengan realisasi kegiatan dan anggaran 2020.

Kekesalan anggota Komisi III ini pula dipicu oleh kurangnya kepala bidang di jajaran Dinas PUPR yang hadir, padahal anggota dewan menginginkan penjelasan secara rinci mengenai kegiatan yang telah dan belum dilaksanakan.

Seperti Amrin Sitanggang, lergislator Partai Perindo ini menyatakan keharusnya Kadis PU PR hadir selaku pimpinan tertinggi di OPD tersebut. Bukan hanya itu, dia juga menyoroti sikap Dinas PUPR yang terkesan tidak respek dengan kegiatan musyarawarah rencana pembangunan (musrenbang) di kecamatan.

Baca Juga:  Gubernur Zainal Sambangi dan Serahkan Bantuan Untuk Guru YII Al-Khairaat Sebatik

Sebab beberapa kali musrenbang di wilayah III, hampir tidak pernah dihadiri petinggi dari dinas tersebut. Malahan hanya mengutus stafnya bahkan honorernya saja. Selama ini jajaran DPUPR hampir tidak pernah petingginya yang mengikuti musrenbang di wilayan daerah pemilihan III sehingga sangat menyedihkan.

Ketidakhadiran petinggi DPUPR Nunukan ini pada saat musrenbang ini mengakibatkan sulit menyinkronkan perencanaan pembangunan di wilayah III tersebut, ujar Amrin pada Selasa (16/3).

Padahal, kata Amrin, kehadiran petinggi DPUPR Nunukan sangat penting guna menyelaraskan keinginan masyarakat dengan Pemkab Nunukan yang prioritas.

Baca Juga:  Ranperda Penegakan Hukum Pelanggaran Prokes COVID-19 Disetujui

“Selama ini yang ikut rapat di musrenbang itu hanya staf saja bahkan honorer. Ini kan sangat menyedihkan karena harapan masyarakat tidak bisa sinkron karena petinggi DPUPR tidak pernah hadir,” harap Amrin.

Anggota Komisi III DPRD Nunukan meminta agar setiap pembangunan dikoneksikan terlebih dahulu antara keinginan masyarakat.

Oleh karena itu, pada program pembangunan pada 2022 diprioritaskan proyek yang dibutuhkan masyarakat misalnya jalan tani.

Jalan tani sangat dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah III dimana mayoritas berpenghasilan dari sektor perkebunan dan pertanian akan lebih mudah mengangkutnya.

Baca Juga:  DPRD Nunukan Sarankan Pemerintah Prioritaskan Guru Honor di Perbatasan Masuk PPPK

Komisi III DPRD Nunukan menyoroti juga ketidakhadiran Kadis DPUPR pada RDP tersebut sehingga meminta diundang kembali bersama dengan seluruh kepala bidang (kabid).

Sikap kesal juga dilontarkan Adama, legislator PKS yang menyatakan seharusnya Kadis PU PR hadir pada RDP karena anggota dewan menginginkan penjelasan yang valid. Bahkan dia katakan, ingin mempertanyakan pekerjaannya yang tidak dibayar padahal anggarannya sangat kecil. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here