Kerja Pansus Rampung, DPRD Nunukan Berikan Sejumlah Rekomendasi

PK Online – Polemik antara warga dan H.Batto terkait sengketa lahan di Binusan Dalam (Bindala) yang difasilitasi DPRD Nunukan berbuah sejumlah rekomendasi.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-V Masa persidangan I tahun 2021-2022 pada Kamis, (26/08) tentang pengambilan keputusan DPRD Kabupaten Nunukan terhadap rekomendasi penyelesaian sengketa lahan di Bindala.

Ketua Panitia khusus (Pansus), Robinson Totong menyampaikan laporan tentang rekomendasi DPRD terkait penyelesaian sengketa lahan masyarakat Binusan Dalam.

Robinson menuturkan, berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan Pansus dalam menyelesaikan sengketa lahan tersebut, timnya telah membahas hal terkait masalah itu pada tanggal 28 Juni 2021 melalui Rapat Dengar Pendapat.

Pada tanggal 29 Juni 2021, dilakukan pembentukan Panitia Khusus konflik lahan Desa Binusan Dalam dan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna pembentukan Pansus konflik lahan Desa Binusan Dalam.

Lanjut Robin, pada 7 Juli 2021, kembali dilakukan rapat pansus terkait konflik lahan Desa Binusan. Kemudian di tanggal 12-13 Juli 2021, tim pansus melakukan kunjungan lapangan ke Kantor Desa Binusan.

Lalu pada 18 Agustus 2021, Tim Pansus kembali melakukan rapat dengar pendapat terkait lanjutan fasilitasi penyelesaian sengketa lahan Desa Binusan Dalam. Dan pada 24 Agustus 2021 kembali Tim pansus mengelar rapat terkait rekomendasi terhadap penyelesaian sengketa lahan masyarakat Desa Binusan Dalam.

Dikatakan Robinson, dari rangkaian langkqh yang ditempuh, hasil keterangan pihak Desa Binusan, pemilik lahan dan bukti yang ada bahwa Rasyid telah menjual lahan milik kelompok masyarakat, dengan bukti yang dimiliki surat SPPT, Saksi Batas dan tanam tumbuh juga pondok

“Berdasarkan dengan hasil kesepakatan antara saudara Rasyid dan kelompok masyarakat Kalimutu, yang bersangkutan bersedia akan menganti lahan yang telah dijual tersebut,” tutur Robinson.

Dia juga menambahkan, sebagai Pembeli lahan yakni Haji Batto bersedia menganti rugi lahan yang bersengketa yang memiliki bukti kepemilikan yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah desa serta bukti-bukti yang menguatkan di dalamnya.

“Sesuai nilai yang disepakati antara kedua belah pihak dan tawaran lainnya Haji Batto menawarkan kepada masyarakat pemilik lahan sesuai dengan bukti yang ada untuk proses selanjutnya,” tambahnya.

DPRD Nunukan juga meminta pihak Pemerintah Desa Binusan untuk segera menetapkan pemilik lahan kelompok masyarakat sesuai dengan bukti yang ada.

Kemudian meminta agar penyelesaian persoalan sengketa lahan masyarakat Binusan Dalam tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Nanti Pemda yang menindaklanjuti, bukan ranahnya DPRD yang menyetop aktivitas itu. Karena nanti Pemda yang mengeluarkan edaran untuk melarang melakukan aktivitas di lahan itu,” tegas dia.

Sidang Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa, Wakil Ketua I, H Saleh, Wakil Ketua II, Burhanuddin serta dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Nunukan

Baca Juga:  Meski Alami Penurunan, Angka Kemiskinan 7,36% Masih Tinggi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here