Kadinas Pertanian Akan Usut Tuntas Isu Terkait PSR

Kadis Pertanian
Masniadi, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan, Kaltara, Senin (19/07). Foto: Poskaltara

PK Online – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Masniadi akan usut tuntas kasus bantuan Dana Hibah Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).

Hal ini ia ungkapkan saat ditemui oleh awak media di ruang kerjanya di kantor Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kantor Gabung Dinas (Gadis) II pada Senin (19/07).

“Persoalan ini akan kami telusuri hingga tuntas,” katanya.

Ia menuturkan bahwa persoalan antara beberapa anggota dengan kelompok tani (poktan) tempatnya tergabung ini lantaran kurang aktifnya poktan memberikan informasi dan sosialisasinya kepada anggotanya.

Baca Juga:  Pemprov Salurkan Bantuan Beras Kepada Masyarakat Terdampak PPKM Level 4, Proses Realisasi Mencapai 40%

Selain itu, ia juga menyebutkan akan meninjau lahan yang menurut petani tidak bersih sempurna (masih menyisakan tanaman hidup) dan disesuaikan dengan petunjuk teknis (juknis) PSR.

“Kalau di juknis itu tumbang chipping (tumbang dan dicincang/cacah) dan kalau tidak sesuai itu nanti kami tinjau semua,” kata Masniadi

Terkait kunjungannya ke Pulau Sebatik guna meninjau langsung lahan sawit petani penerima PSR , ia masih menunggu waktu yang tepat lantaran perberlakuan PPKM Mikro.

“Jika kondisi memungkin, minggu ini setelah lebaran Idul Adha, kami rencananya akan meninjau perkebunan sawit petani tapi karena sekarang ini masih PPKM, jadi kita belum bisa pastikan,” tambahnya lagi.

Baca Juga:  Serahkan LKPD 2020, Laura Berharap Tetap Raih WTP

Temuan redaksi poskaltara dari data yang diberikan pihak Dinas Pertanian Dan KetahaMasniadinan Pangan Kabupaten Nunukan, ada empat poktan yang tergabung dalam Gapoktan Mamminasae.

Poktan tersebut adalah Sinar Harapan dengan 50 anggota, Sipatuo Sipakainge (30), Padaidi (11), Sinar Waru (8), dan Sumber Rezeki (3).

Ditanya mengenai keanggotaan beberapa poktan yang tidak cukup 20 orang, Masniadi menjawab kemungkinan anggotanya tidak mengajukan permohonan atau ditolak karena tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

“Kriteria peremajaan kelapa sawit itu berusia minimal 25 tahun dan atau tidak produktif,” kata masniadi.

Baca Juga:  Pemkab Nunukan Ingatkan Aparat Desa Hati-Hati Kelola DD

Penulis: Muhammad Syukri

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here