Inspektorat; Media Bukan Badan Hukum Dibayar? Itu Bisa Jadi Termuan

Kalau ada yang tidak sesuai pasti akan jadi temuan. Selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan laporan atau teguran.

H. Asmar

PK Online – Pelaksana tugas (Plt) Inspektorat Nunukan H Asmar di ruangan kerjanya, Jumat (02/07) merasa kaget atas informasi yang berkembang terkait media tak berbadan hukum yang dibayar menggunakan dana APBD.

“Saya tidak tau itu kalau ada media yang bekerja sama dengan pemda (Nunukan) tidak sesuai dengan regulasi,” jelas dia.

Jika memang ini terjadi, kata Asmar akan menjadi temuan pada saat pemeriksaan nantinyanantinyanantinyanantinya. 

Udang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 pada Bab IV Pasal 9 ayat 2 menyebutkan perusahaan pers harus berbadan hukum Indonesia atau perseroan terbatas (PT)

Baca Juga:  Pemda Jelaskan Progres Penanganan COVID-19 di Hadapan Wakil Rakyat

Perihal kerja sama publikasi melalui pemberitaan media oleh pemerintah daerah (pemda) seharusnya mengikuti aturan tersebut.

Ia menyatakan setiap bentuk kerja sama yang menggunakan anggaran baik APBD maupun APBN harus memiliki kontrak kerja sama.

Asmar menambahkan, setiap perusahaan media parnert  juga harus punya bukti pekerjaan yang menjadi penilaian kelaiakan nantinya. 

Namun, lanjutnya lagi , masalah pemilahan media yang memenuhi syarat untuk mendapatkan anggaran sesuai regulasi itu adalah kewenangan organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.

Baca Juga:  Pimpinan OPD "Tidur" Saat Rapat Paripurna, Wabup Nunukan: Berpikir Positif Saja

“Harusnya OPD mengacu pada aturan (regulasi) yang ada,” harap Asmar.

Ditanya soal media tak berbadan hukum telah dibayar oleh Pemkab dan DPRD Nunukan, Asmar mengaku belum tahu menahu.

Tetapi, lanjut dia, Inspektorat pasti akan periksa apakah media bersangkutan layak dibayar atau tidak (sesuai regulasi yang ada) atau memenuhi syarat untuk mendapatkan anggaran dari kerja sama itu atau tidak.

Asmar juga mengatakan, apabila ada media yang dibayar tidak diperkuat oleh data berdasarkan regulasi itu, maka pasti jadi temuan.

“Kalau ada yang tidak sesuai pasti akan jadi temuan. Selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan laporan atau teguran,” ucap dia.

Berdasarkan data yang diperoleh media yang dibayar oleh pemda dan DPRD Nunukan masih menggunakan perseroan komanditer (CV). Dimana perusahaan berbentuk CV bukan badan hukum tetapi badan usaha.

Kemudian diduga kuat juga, media-media tersebut menggunakan perusahaan konstruksi atau pengadaan barang dan jasa atau bukan perusahaan pers. (***)

Baca Juga:  Peringatan Hari Donor Darah Se Dunia, Bupati Nunukan Sambangi Kantor PMI

Editor: Muhammad Syukri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here