Gubernur Zainal Hadiri Sertijab BPK Perwakilan Kaltara

Sambutan Gubernur Kaltara
Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang Memberikan Sambutan Saat Hadiri Sertijab Kaper BPK Perwakilan Kaltara, Rabu (23/06). Foto:(mil/dkispkaltara)

PK Online Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang menghadiri serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Kaltara, di kantor BPK Perwakilan Kaltara di Tarakan, Rabu (23/06).

Anggota VI BPK RI Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A, memimpin serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Kaltara  yang lama Agus Priyono kepada pejabat baru Arief Fadillah.

Menyebutkan Mutasi Agus Priyono ke Kalimnatan Tengah, dalam sambutannya, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan hal tersebut biasa dilakukan oleh setiap instansi baik swasta maupun pemerintahan.

“Tujuannya untuk pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta bagian dari pola pembinaan karir pegawai,” paparnya

Zainal juga turut mengucapkan banyak terima kasih kepada Agus Priyono, Kepala BPK RI Kaltara yang lama atas kontribusinya membangun Kaltara.

“Selamat buat bapak Agus atas jabatan barunya dan semoga dapat menjalankan tugas dengan baik, demikian juga untuk Kepala BPK RI Kaltara yang baru saya ucapkan selamat datang di provinsi termuda di Indonesia ini,” ucap Zainal.

Baca Juga:  Pertama Terima Vaksinasi, Gubernur Kaltara: Jangan Takut Divaksin!

Dengan adanya kepemimpinan baru di BPK RI Perwakilan Kaltara, Gubernur menginginkan, Kepala BPK RI Kaltara yang baru dapat bekerjasama dengan seluruh instansi di Provinsi Kaltara.

“Saya juga minta untuk semua instansi pemerintahan di Kaltara ini, kalau dari BPK melakukan pemeriksaan jangan ada yang ditutup-tutupi, makin disembunyikan pasti akan ketahuan, karena BPK ini sudah ahli dalam memeriksa keuangan,” pinta Zainal.

Pada Kesempatan yang sama, Harry Azhar Azis mengemukakan laporan yang ada, seluruh kabupaten dan kota di Kaltara sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Baca Juga:  Raker Perbankan Se-Kaltara, Gubernur Zainal Ingatkan CSR Tepat Sasaran dan Sesuai Kebutuhan Masyarakat

“Padahal, Kaltara termasuk provinsi baru. Tetapi semua daerahnya bisa mendapatkan opini WTP, berbeda dengan provinsi yang masih tergolong baru seperti Kepulauan Riau malah masih ada daerahnya belum dapat WTP,” ungkap Harry.

Ia mengatakan, untuk mempertahankan opini WTP memang gampang-gampang susah, akan tetapi tergantung dari kepala daerahnya dan pengawasan dari DPRD.

Untuk itu, seluruh Pimpinan DPRD di Kaltara dapat menidaklanjuti hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK.

Berdasarkan informasi, lanjut Harry, Kaltara merupakan provinsi tertinggi tindak lanjut dari DPRD-nya dari hasil pemeriksaan BPK yang mencapai 95 persen. Sedangkan, standar dari BPK itu hanya 85 persen.

“Di provinsi lain di Indonesia tindak lanjut dari DPRD ini hanya berkisar rata-rata 80 sampai 88 persen, bahkan ada beberapa provinsi di bawah pengawasan saya yang tindak lanjut dari DPRD-nya hanya 60 persen,” kata Harry.

Baca Juga:  Pemprov Kaltara dukung perhutanan sosial, Zainal berikan bantuan peralatan petani KTT

“Jadi, walau Kaltara ini masih terbilang baru tapi sudah memiliki prestasi membanggakan, karena opini dan tindak lanjut itu mencerminkan accountability pengelolaan anggaran negara dan daerah,” tambahnya.

Meski accountability di Kaltara sangat bagus, namun dalam pemeriksaan yang dilakukan BPK bukan berarti tidak adanya temuan. hanya saja, jika standa pemeriksaan BPK 3 sampai 5 persen dan ditemukan penyelewengan maka opininya pasti diturunkan.

“Tapi, jika tidak ada penyelewengan dari temuan anggaran belanja itu tetap kita berikan WTP. Kecuali, dalam temuan itu ada penyelewengan ilegal dan ada pejabat menyelewengkan anggarannya langsung kita turunkan opininya,” pungkasnya. (mil/dkispkaltara)

Editor: Muhammad Syukri

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here