Forum Public Hearing Setujui Raperda Hari Jadi dan Lambang Daerah Kaltara

Pos-Kaltara.co.id – Keinginan Gubernur Zainal Arifin Paliwang dan Wakil Gubernur Yansen TP untuk mengubah hari jadi dan lambang daerah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendapat persetujuan dari tokoh masyarakat.

Melalui Forum Public Hearing yang diadakan DPRD Kaltara, sinyal baik ini kelihatan jelas dalam rapat pendapat umum di Ruang Sidang Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Selasa (16/3).

Dari puluhan tetua tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta aliansi mahasiswa di Bumi Benuanta yang hadir dalam rapat tersebut, menyatakan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) hari jadi Kaltara pada tanggal 25 Oktober, dan Raperda lambang daerah Provinsi Kaltara menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Baca Juga:  Ketua TP PKK Kaltara, Hj Rachmawati Siap Berkolabirasi Kabupaten/Kota

Seperti yang diutarakan mantan Wakil Gubernur Kaltara, Udin Hianggio ketika menyampaikan pendapatnya dalam rapat pendapat umum yang dipimpin Ketua DPRD Kaltara, Noorhayati Andris tersebut.

“Saya sangat mengapresiasi atas dukungan gubernur dan wakil gubernur yang baru ini, yang telah mempercepat lahirnya Perda (peraturan daerah) hari jadi Kaltara dan lambang daerah,” tutur dia.

Percepatan Raperda menjadi Perda hari jadi dan lambang daerah tersebut, Udin mengharapkan juga dapat diperlihatkan oleh 30 anggota legislatif di DPRD Kaltara.

“Dalam kesempatan ini saya juga mengharapkan pejuang pembentukan Kaltara dari kalangan pemuda yang kala itu berstatus mahasiswa, bisa mengabadikannya dalam sebuah buku,” saran Udin.

Baca Juga:  Warga Sajau Satukan Tekad Menangkan Zainal-Yansen

“Agar sejarah ini dapat diwariskan kepada anak penerus kita, sehingga mereka tahu bagaimana terbentuknya Provinsi Kaltara. Ayo kita harus berubah,” sambung mantan Ketua DPRD Tarakan dua periode ini.

Dalam kesempatan itu, tokoh masyarakat asal Kabupaten Malinau, Jhony Laing Impang juga mengatakan hal yang sama.

Mengenai makna lambang daerah, mantan anggota DPRD Kaltara periode 2014-2019 ini menegaskan gambar perahu pada lambang tersebut tidak boleh dihilangkan.

“Gambar perahu dalam lambang itu adalah lambang masyarakat Bulungan dan Tidung. Pada zaman dulu hingga sekarang, perahu masih menjadi alat transportasi bagi masyarakat di Kaltara,”

Begitu juga dengan gambar burung enggan yang sangat dihormat dan dihargai oleh masyarakat Kaltara.

Baca Juga:  Pemprov Kaltara Kucurkan 8,01 Persen dari DAU/DBH untuk Penanganan Covid-19

“Burung enggang itu punya sifat kebersamaan dan kedamaian bagi masyarakat Suku Dayak. Karena mereka tidak pernah saling mengusik,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Dukungan dan pernyataan serupa yang turut hadir dalam public hearing tersebut juga disampaikan beberapa tokoh masyarakat dan pemuda lainnya.

Di antaranya Anang Dachlan, Alwan Saputra, Datu Yaser Arafat, Arsyad Thalib, Abdul Djalil Fatah, Hencoch Merang, Ismit Mado, Amir Saroyan, Oscar Rudiansyah dan banyak lainnya yang berasal dari lima kabupaten kota se-Kaltara. (sur)

Sumber: Diskominfo Kaltara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here