FGD BKIPM, Perlu Aturan Khusus Ekspor-Impor Wiltas Nunukan

Kepala BKIPM
Kepala BKIPM Umar Usai FGD dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Karantina Ikan di Hotel Lenfin pada Jum'at (25/06). Foto: Poskaltara

PK Online – Kepala BKIPM Kaltara Umar menilai perlunya peraturan khusus tentang ekspor-impor di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan dan Tawau Malaysia.

Hal ini ia ungkapkan usai penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Karantina Ikan di Hotel Lenfin pada Jum’at (25/06).

Menurutnya, kondisi geografis perbatasan Kabupaten Nunukan dan Tawau, Malaysia tidak bisa disamakan dengan daerah perbatasan lain.

“Nunukan ini perbatasannya kebanyakan laut, beda dengan wilayah lain,” ungkap Umar.

Kendala terbesar aktivitas ekspor dan impor, tambah Umar, regulasi dari negari jiran yang terus berubah dan regulasi di Indonesia sendiri yang tidak bisa dilaksanakan secara penuh di wilayah perbatasan Nunukan-Tawau, Malaysia.

“Kita tahu proses ekspor-impor masih terus berjalan meskipun itu ilegal. Tetapi mau bagaimana lagi, kalau ikut aturan, jelas tidak ada yang keluar maupun masuk di Nunukan,” paparnya

itulah kenapa, tambah Umar, perlu aturan khusus yang mengatur aktivitas ekspor impor di wiltas Nunukan, demi mengakomodir pelaku usaha agar bisa beraktivitas dengan tenang dan tentunya legal.

Seorang pelaku usaha, A Zulkifli Guntur menuturkan dirinya telah melengkapi semua dokumen yang diperlukan dan hanya menyisakan satu dokumen lagi.

Hanya saja, dokumen tersebut merupakan RPHP (Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan), aturan yang berlaku nasional.

Aturan ini, kata Guntur, memberatkan karena mewajibkan kita memasukkan hasil perikanan melalui pintu pemasukan yang notabene belum ada di wilayah Nunukan.

“Untuk pemasukan, adanya hanya di beberapa daerah besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Karenanya ini akan mempersulit bagi kami pelaku ekspor impor hasil perikanan di Nunukan,” Keluh Guntur

Belum lagi rantai ekapor-impor yang dinilai terlalu panjang jika harus melalui pintu-pintu pemasukan tersebut.

“Kalau kita mengikuti aturan, jelas biaya operasioanal akan membengkak, tentu harga juga akan ikut terdongkrak,” tambahnya lagi.

Pada kesempatan yang sama, seorang peserta juga mempertanyakan regulasi ekspor impor yang dirasa tidak memihak eksportir dan importir di wiltas.

“Saya melakukan ekspor impor dengan dua dokumen. Ini untuk mengakali regulasi yang tidak jelas,” imbuhnya

Kalau saja pemerintah, lanjutnya, memberikan kemudahan melakukan ekspor impor, eksportir dan importir tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang.

“Kalau aturannya meringankan, pastilah kita akan ikuti, toh ini demi kebaikan bersama,” katanya

Penulis: Muhammad Syukri

Baca Juga:  HASIL PLENO TERBUKAN, PARTAI HANURA RAIH SUARA TERBANYAK UNTUK DPRD PROVINSI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here