Disnakertrans Nunukan Tak Wajibkan Pengusaha Bayar Upah Pekerja Sesuai UMK

RDP Komisi III DPRD NUnukan dengan Dinas PUPR
RDP antara Disnakertrans Nunukan dengan Komisi III DPRD NUnukan

Pos-Kaltara.co.id – Selama pandemi COVID-19 ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan tidak mewajibkan perhotelan dan pertokoan membayar upah pekerjanya sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK).

Alasannya, pandemi COVID-19 telah meluluhlantakkan perekonomian Indonesia termasuk Kabupaten Nunukan yang menyebabkan banyak perusahaan atau pengusaha menjerit menurunnya penghasilan.

Khusus sektor perhotelan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan mengakui harus menyadari kondisi penghasilan hotel-hotel selama pandemi COVID-19 terjadi penurunan tingkat hunian setiap harinya dibandingkan sebelum wabah virus korona yang sudah berlangsung satu tahun ini.

Baca Juga:  Serah Terima Hibah Barang Dari Kemen PUPR ke Pemkab Nunukan

Kepala Dinas Nakertrans Nunukan, Abdul Munir pada Rabu (17/3) mengatakan selama pandemi COVID-19 ini tidak memaksakan pengelola atau pemilik hotel untuk memberikan upah karyawannya sesuai ketentuan upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp3.082.000 per bulan.

Alasannya, sangat jelas bahwa tingkat hunian menurun drastis sehingga berfek pada penghasilan sehingga patut dimaklumi oleh semua pihak agar tidak merugikan salah satunya. Jika tetap menerapkan UMK maka dapat berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kendati begitu, Disnakertrans Nunukan tetap berupaya agar pengelola atau pemilik hotel tetap menggunakan kontrak kerja dengan nilai upah sesuai dengan kemampuan masing-masing dan bersedia membayar biaya lembur kepada karyawannya.

“Jadi biarpun tidak ada penekanan memberikan upah sesuai UMK tetapi kita upayakan tetap menggunakan kontrak kerja dengan upah sesuai kemampuan pengelola hotelnya,” sebut Munir.

Baca Juga:  Realisasi Program Pemerintahan Laura-Faridil Sektor Pendidikan dan Kesehatan (2)

Untuk saat ini, beberapa hotel di Kabupaten Nunukan hanya membayar pekerjanya dengan upah di bawah UMK yakni Rp1,5 juta per bulan dengan ketentuan membayar waktu lembur bagi pekerjanya ditambah dengan hak-hak lainnya. (***)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here