Bermain Nakal, DPRD Bentuk Pansus Tangani PT BHP

RDP DRPD dan Masyarakat Adat
RDP DPRD dengan Masyarakat Adat Kelompok Desa Patal Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kaltara Perihal Kasus PT Bulungan Hijau Perkasa, di Ruang Ambalat I Lantai I Gedung DPRD Nunukan, Kamis (24/06). Foto: Poskaltara

PK OnlineAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan sepakat membentuk Panitia Khusus (pansus) menyikapi permasalahan antara Masyarakat Adat Kelompok Desa Patal dengan PT Bulungan Hijau Perkasa (BHP).

Hal tersebut disampaikan oleh sejumlah anggota dewan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD di Ruang Ambalat I lantai I Gedung DPRD kabupaten Nunukan,
Kalimantan Utara (Kaltara) pada Kamis (24/06).

Gat Khaleb menyebutkan telah mempelajari permasalahan tersebut dan menemukan
perilaku PT BHP yang enggan menemui masyarakat bahkan terkesan menghindar. Ia bahkan memaparkan indikasi pemalsuan dokumen-dokumen seperti pemalsuan tanda tangan masyarakat pada perjanjian CSR (Corporate Social Responsibility) dan Perjanjian lainnya.

Baca Juga:  Genap 70 Tahun, IBI Peringati HUT dengan Seminar Sehari

“Saya masih menyimpan dokumen-dokumen yang menurut saya itu dipalsukan. Mereka (PT BHP) tahu itu salah jadi selalu berkelih dan menghidar. karenanya, segera bentuk pansus agar permasalahan bisa terselesaikan meskipun memakan waktu yang lama,” ujarnya

Persoalan ini, tambahnya, sudah terlalu lama mengendap. Ia juga menilai perilaku PT BHP
ini tidak menghargai panggilan anggota DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Nunukan.

“Ketidakhadiran pihak PT BHP ini cerminan tidak menghargai anggota dewan dan
permasalahan akibat ulahnya ini ibarat kanker, jadi memang perusahaan ini nakal,” ujar Gat.

Baca Juga:  19 PMI Pulang Via Jalur Ilegal Segera Dipulangkan ke Kampung Halamannya

Turut mengemukakan pendapatnya, Hendrawan menyebutkan dirinya telah berkali-kali
mencoba memfasilitasi pertemuan antara PT BHP dengan masyarakat adat namun
sejauh ini belum pernah terealisasi.

“Saya geram dengan perilaku PT BHP ini. Saya sudah lima sampai enam kali mencoba mempertemukan kedua pihak namun mereka (PT BHP) selalu saja menunda hingga akhirnya tidak pernah bertemu,” ujarnya

Mendengarkan dan menelaah data-data serta tanggapan dari Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) terkait, masyarakat adat dan anggota dewan, Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan Andi Krislina selaku pimpinan rapat menyimpulkan perlunya segera membentuk panitia khusus (Pansus).

Baca Juga:  Milenial Malinau Antusias Dukungan Paslon Cagub-Cawagub Zainal-Yansen

Ia juga menyebutkan akan berkunjung ke PT BHP segera setelah pansus dibentuk demi memfasilitasi pertemuan antara masyarakat adat kelompok Desa Patal dengan management PT BHP dan mengusut tuntas permasalahan ini.

“Melihat permasalahan antara PT BHP dan Masyarakat ini tidak bisa dibiarkan, nanti kami secara internal akan membahas pembentukan Pansus,” kata Andi. (***)

Penulis: Muhammad Syukri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here