Bentuk Pansus, DPRD Minta Warga dan OPD Terkait Membantu

RDP Masyarakat Adat Dengan DPRD
RDP Masyarakat Adat Kelompok Desa Patal dengan DPRD Di Ruang Ambalat I Lt I Gedung DPRD Nunukan, Kamis (24/06). Foto: Poskaltara

PK OnlineRapat dengar pendapat (RPD) antara masyarakat adat kelompok Desa Patal Kecamatan Lumbis dengan anggota dewan diselenggarakan di Ruang Ambalat I Lantai I Gedung DPRD Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) pada Kamis (24/06).

Bertindak sebagai pimpinan rapat, Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan Andi Krislina membuka agenda rapat tanpa kehadiran PT Bulungan Hijau Perkasa (BHP).

Pada rapat tersebut, anggota dewan yang sempat hadir mendengarkan keluhan dan
rekomendasi yang disampaikan oleh masyarakat adat kelompok Desa Patal sebelum
akhirnya mengambil keputusan pembentukan pansus.

Kepala Desa Lintong, Darsono sekaligus sebagai juru bicara enam desa yang tergabung dalam kelompok Desa Patal menyebutkan PT BHP tidak secara penuh melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat setempat.

Baca Juga:  Inisiatif Tim Pemenangan Agar Tak Melanggar, Hanafiah Tinggalkan Rumah Dinas di KPN Sedadap

Ia juga menyebutkan PT BHP telah melakukan berbagai bentuk pelanggaran undang-undang yang berdampak negatif tidak saja pada masyarakat setempat, tetapi juga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan.

“Selama 13 tahun beroperasi, PT BHP tidak pernah sepenuhnya menjalankan tanggung jawab sosialnya. selain itu, perusahaan ini juga memiliki izin yang carut marut yang bisa saja merugikan kita semua,” kata Darsono.

Membenarkan pernyataan Darsono, pendamping hukum masyarakat adat, Theodorus memaparkan temuannya selama mendalami kasus tersebut.

“Dari hasil studi kami, PT BHP ini memiliki beberapa izin yang perlu dipertanyakan. Sebut saja izin Amdal yang carut marut dan luasan lahan yang tidak jelas dan lain sebagainya,” Kata Theodorus.

Baca Juga:  Reses di Sebatik, Dewan Sampaikan Program Pemerintah Bantuan Bagi UMKM

Amdal, Lajut Theodorus, tidak sesuai dengan izin. Di HGU menyebutkan 3760 Ha sementara dari pemaparan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 6061 Ha sedangkan di Amdal 4756 Ha. masing-masing surat mencantumkan Tiga Luasan lahan yang berbeda.

Belum lagi IUK, tambah Theodorus, IUK pertama terbit 28 Mei 2001 dari menteri dan kemudian terbit lagi 14 Oktober 2010 dari bupati dan melihat isi konsideran, surat tersebut bukan merupakan revisi.

Dalam RPD tersebut, anggota DPRD Nunukan meminta keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan masyarakat adat kelompok Desa Patal terlibat aktif membantu pansus.

Baca Juga:  Cagub Zainal A Paliwang Paparkan Program Kerja di Hadapan Masyarakat Sebatik

Ditegaskan Pimpinan rapat, Andi Krislina dan Anggota DPRD Nunukan yang hadir akan membentuk pansus yang dibicarakan secara internal kemudian mengajukannya kepada Pimpinan DPRD Nunukan.

“Pembentukan pansus akan dibicarakan secara internal kemudian akan diserahkan kepada Pimpinan (DPRD Nunukan). Kami berharap, OPD terkait dan masyarakat adat kelompok Desa Patal bisa terlibat membantu kami agar kerja-kerja pansus bisa berjalan lancar,” Pinta Andi. (***)

Penulis: Muhammad Syukri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here