Anggota Gapoktan Pulau Sebatik Tuntut Kejelasan Dana Hibah PSR

Harapan meraup keuntungan besar malah buntung ..

PK Online – Anggota gapoktan (gabungan kompok tani)  dari empat kelompok tani (koptan) di Pulau Sebatik tuntut kejelasan dana hibah Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tidak disalurkan hingga berita ini di turunkan, Kamis (01/07)

Seorang warga Pulau Sebatik Samsatir menyebutkan program ini diperuntukkan untuk masyarakat agar dapat memulihkan kembali perekonomian melalui peremajaan kelapa sawit dengan nilai Rp25 juta perhektar.

Dari empat koptan, semuanya anggotanya mengajukan luasan lahan minimal dua hektar sehingga, masing-masing petani memperoleh Rp50 juta.

Samsatir menyebutkan Latif, warga lainnya, mengambil inisiatif dan membuat surat kuasa yang ditandatangani oleh warga penerima bantuan dengan tujuan menyerahkan hak pengelolaan dana tersebut kepada Latif.

Hanya saja, pada prosesnya, terjadi hal yang dinilai merugikan pihak warga pasalnya dana yang seharusnya menjadi hak mereka tidak pernah sampai.

Baca Juga:  Akhir Pekan di Pelabuhan SDF, Gubernur Kaltara Serap Aspirasi Buruh

“Latif membuat surat dan meminta kami menandatanganinya sehingga hak kelola kami serahkan ke dia (Latif) tapi belakangan lain lagi ceritanya,” kata Samsatir

Penyebab mencuatnya masalah ini, lanjut Samsatir, tatkala pengerjaan lahan warga yang asal-asalan sehingga membuat warga protes dikarenakan kebun milik mereka rusak akibat proses peremajaan yang seadanya.

“Warga pun merasa ada yang aneh karena dana yang seharusnya mereka  kelola tak kunjung didapatkan justru dirugikan,” tambah Samsatir

Awak media melakukan penelusuran dengan menghubungi Latif via telepon pada Rabu (30/06).

Latif via telepon membenarkan telah menerima dana bantuan sebesar Rp9 miliar. Hanya saja ia enggan mengakui telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya.

Baca Juga:  KPU Nunukan Gelar Debat Cabup-Cawabup Pada Nopember

“Memang anggarannya Rp9 miliar dan programnya itu sementara berjalan mulai dari penebangan dan pembibitan. Kelompok tani saya mendapatkan Rp5 miliar lebih dari bantuan dana itu. Dana tersebut sebenarnya juga bukan dari provinsi tapi dari Organisasi Kelapat Sawit Indonesia yang bekerjasama dengan Departemen Keuangan,” kata Latif via telepon.

Kesalahpahaman ini, kata Latif sudah ia bicarakan dengan Samsatir yang tengah berada di Makassar dan akan menjelaskan kepada pekebun penerima bantuan ini.

Sekaitan dengan masalah ini, Pekebun sawit yang ingin mendapatkan dana hibah untuk meremajakan kembali kebun sawitnya harus terdaftar dalam kelompok tani atau koperasi serta memiliki serta bukti penguasaan terhadap lahan dan usia tanaman sawit minimal 25 tahun.

Baca Juga:  Kemenko Polhukam dan Gubernur Kaltara Rencanakan Jalan Koneksi Tiga Negara

Penyaluran dana hibah PSR oleh BPDPKS diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur pengajuan usulan PSR sesuai persyaratan yaitu legalitas kelembagaan dan legalitas lahan.

Dana PSR setelah penandatanganan tiga pihak akan akan disalurkan BPDPKS kepada kepada petani dan sudah berada dalam rekening penampungan (escrow account) bisa dicairkan tanpa perlu mendapat persetujuan lain.

Pencairan dana PSR yang sudah berada di rekening escrow account bisa digunakan untuk membangun kebun sawit tanpa ada ketentuan dana lain. Karena itu, untuk pencairan bisa dilakukan tanpa adanya dana pendamping atau perantara pihak lain.

Sumber: ren,okta,didi dan bpdp (https://www.bpdp.or.id/)

Penulis: Muhammad Syukri

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here