Inkonsistensi Pemkab Nunukan, Plt Kepala Diskominfotik belum terima Laporan

Plt Kadiskominfortik Nunukan
Plt Kepala Diskominfotik Saat ditemui Awak Media di Lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Kamis (01/07). Foto: Poskaltara

PK OnlineAnggaran media di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Nunukan, Kaltara, awalnya dihembuskan untuk media nasional. Artinya tidak akan menerima penawaran media lokal alias non nasional untuk mendapatkan anggaran pada OPD tersebut.

Terkait hal tersebut, beredar data di media sosial (medsos) yang mencantumkan hal berbeda dengan apa yang diucapkan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan bahwa anggaran media Diskominfotik khusus media berlevel nasional.

Hanya saja “media nasional” ini pun tidak jelas maksudnya apakah berkantor di ibukota negara atau memiliki biro pada sejumlah provinsi atau kabupaten/kota.

Setelah data nama-nama media yang bermitra dengan Pemkab Nunukan pada tahun anggaran 2021 beredar di media sosial (medsos) ternyata ada enam media online lokal yang diberikan anggaran dengan nilai yang bervariasi.

Baca Juga:  Optimalisasi Sektor UMKM Di Masa Pandemi

Walaupun data itu masih tertulis dalam proses pembayaran tetapi ada media yang menggunakan perusahaan berupa perseroan komanditer (CV) atau badan usaha dengan nilai yang bervariasi.

Sementara dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 pada Bab IV Pasal 9 ayat 2 sudah ditegaskan perusahaan pers harus berbadan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas (PT).

Plt Kadiskominfotik Nunukan Kaharuddin yang dikonfirmasi pada Kamis (01/07) menjelaskan, masalah legalitas media yang akan bermitra di OPD yang dipimpinnya telah diserahkan sepenuhnya kepada bidang teknis untuk mengaturnya.

Baca Juga:  6 RT Terima Hadiah Lomba Kebersihan dari Bupati Nunukan

Ia mengakui saat ini dirinya belum bisa terlalu fokus menjalankan tugasnya selaku pelaksana tugas (plt) dikarenakan jabatan definitifnya sebagai Kepala Badan Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM)

Saat ini, lanjut Kaharuddin, meskipun juga menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Nunukan, ia tetap fokus menjalankan tugasnya di BKPSDM sebagai pejabat definitif.

“Saya belum bisa fokus di Diskominfotik (Nunukan) karena memang masih Plt makanya semua urusan media saya serahkan sepenuhnya kepada bidang teknis untuk mengurusinya,” terang dia.

“Saya belum terima aturan penjabarannya apakah itu berbentuk Perbup atau apapun mengenai aturan secara nasional dari Dewan Pers,” ujar dia.

Baca Juga:  Inspektorat; Media Bukan Badan Hukum Dibayar? Itu Bisa Jadi Termuan

Namun soal pembayaran enam media online lokal yang terdaftar sebagai penerima anggaran di Diskominfotik Nunukan, dia akui belum sampai di meja kerjanya.

“Sampai sekarang belum ada sampai di meja saya soal pembayaran media-media itu,” kata dia kepada awak media. (***)

Editor: Muhammad Syukri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here