12 Tahun Menunggu, Warga Griya Tepian Lestari Mengadu Ke DPRD Nunukan

PK OnlineDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai kejelasan kepemilikan tanah dan bangunan di Perumahan Griya Tepian Lestari di Ruang Ambalat I Gedug DPRD pada Rabu (12/08).

Gazalba sebagai perwakilan warga Perumahan Griya Tepian Lestari memaparkan bahwa permasalahan kejelasan status tanah dan bangunan tersebut telah berlangsung sejak 2009 silam.

“Pada 14 Juni 2009 dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Dinas PU Nunukan, kami dijanjikan Hibah kepemilikan tanah dan bangunan di Griya Tepian Lestari namun hingga saat ini, SK (Surat Keputusan) tersebut tidak ada,” papar Gazalba.

Saat itu, kata Gazalba, mereka dengan suka rela pindah dari rumah mereka di Jalan Lingkar ke area Relokasi di Perumahan Griya Tepian Lestari RT 08 Kelurahan Selisun Kabupaten Nunukan dan dijanjikan sertifikat kepemilikan atas tanah dan bangunan di area relokasi yang saat itu menurut Dinas PU, SK Hibah Bupati masih dalam tahap peneyelesaian.

Baca Juga:  Gubernur Ajak Forkopimda Kaltara Bersinergi dan Berkolaborasi

Pada kesempatan yang sama, Kabid Aset Nunukan Edi Sandre yang turut diudang dalam RDP tersebut menyebutkan telah berkoordinasi dengan Depdagri (Departemen Dalam Negeri) RI dan bersurat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  Nunukan meskipun dalam dalam surat balasan BPKP Nunukan masih membolehkan penggunaan aturan lama yakni Permendagri Nomor 17 tahun 2007.

“Kami  bahkan meminta Inspektorat untuk melakukan audit dan laporan audit khusus keluar pada Januari 2018 dengan empat dokumen dari enam kali pembelian di atas tanah itu (Griya Tepian Lestari), tetapi sekarang kami sudah punya enam dokumen tersebut,”  kata Edi Sandre.

Baca Juga:  Kadinas Pertanian Akan Usut Tuntas Isu Terkait PSR

Ia menambahkan, hingga saat ini telah dua kali membentuk tim khusus (Tim Penyelesaian Konflik Tanah Pemda) yang terdiri dari sekda sebagai penanggungjawab, diketuai oleh asisten, dan bertindak sebagai pembina  Bupati, Kajari, dan  Kepala BPN Nunukan.

Menanggapi masalah ini, Anggota DPRD Nunukan Andi Krislina menuturkan perlu mengoptimalkan kembali kinerja tim agar lebih memperhatikan persoalan ini.

“Mengenai tim-tim ini, sepertiya perlu membangunkan mereka agar lebih meperhatikan dan segera menuntaskan persoalan ini” kata Ketua Komisi I Andi Krislina.

Anggota DPRD Nunukan Komisi I Joni Sabindo juga menyampaikan pandangannya. Menurutnya, Tim penyelesaian sengketa tanah pemda perlu lebih memperhatikan masalah Griya Tepian Lestari karena masyarakat telah menunggu selama 12 tahun.

“Sepertinya memang tim ini perlu dibangunkan agar kembali giat bekerja dan menyelesaikan persoalan ini. Kalau perlu kita undang mereka dan duduk bersama untuk mencari solusi,” Kata Joni.

Baca Juga:  Satgas COVID-19 Nunukan Intensifkan Rapid Tes Karyawan Cafe

Dari Komisi yang sama, Hj Nikmah dalam pandangannya menilai tim yang telah dibentuk harus benar-benar serius memperhatikan permasalahan Griya Tepian Lestari.

“Saya melihat tim yang sudah dibentuk ini jalan di tempat, padahal masyarakat sangat membutuhkan sertifikat tanah tersebut karena dengan adanya sertifikat itu, mereka dapat memanfaatkanya dengan menjadikannya jaminan atau kebutuhan lainnya.

Dalam RDP ini diputuskan DPRD Nunukan akan meminta keterangan dari Tim Penyelesaian Konflik Tanah Pemda yang telah dibentuk sebelumnya untuk menentukan langkah yang akan ditempuh oleh DPRD Nunukan nantinya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here